Jatim Newsroom - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menekankan bahwa SMK, SMA dan SLB diserahkan kepada daerah provinsi memberikan tanggung jawab bagi provinsi. Untuk itu diperlukan langkah dan komitmen dalam merealisasikan pendidikan secara vokasional.

 

Ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluuruh Indonesia (APPSI) dalam rangka  kerjasama pemanfaatan produk unggulan daerah bertemakan Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah di Hotel Shangri-La , Surabaya, Selasa(21/11).

 

Dikatakan Gubernur Soekarwo, Jatim sudah melakukan berbagai langkah pasca pengalihan tersebut, yaitu  komitmen dalam vokasional. Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, merubah komposisi persentase SMU : SMK  dari 70:30 menjadi 30:70. Saat ini,  posisinya telah mencapai 35 persen SMU dan 65 persen SMK.

 

Dengan komposisi seperti itu, dan semua lulusan SMK dapat terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. "Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri maupun UMKM yang membutuhkan," ungkapnya.

 

Ditambahkan, Jatim memiliki sedikit persoalam dalam hal pendidikan vokasional. Secara keseluruhan ada  1991 SMK dengan komposisi  290 SMK negeri dan 1600 SMK swasta.  Dari 1.600 SMK  swasta, yang terakreditasi A hanya 20 persen. " Sisanya masih perlu dibenahi," ungkap Pakde Karwo.

 

Oleh sebab itu, berbagai upaya  terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut, salah satunya menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal. “Strategi formal akan diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya,” ungkapnya. Demikian pula, upaya menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing untuk menguasai pasar dalam negeri maupun pasar global.

 

Selanjutnya,  pada strategi non formal diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat, dengan peningkatan sumber daya manusia melalui SMK mini dan balai latihan kerja  dengan target 30.032 orang. “Setidaknya  Jatim bisa menyediakan  227.825 tenaga kerja  bersertiifikat dan berdaya saing,” jelasnya.

 

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan peran dan fungsi gubernur sebagai tangan kanan  dan menteri sebagai tangan kiri Presiden. Untuk itu, diharapkannya segala kegiatan pusat di daerah agar dikoordinasikan dengan gubernur. "Seluruh Gubernur tegak lurus dengan Presiden. Persatuan dan kesatuan, serta NKRI  menjadi landasan dan falsafah para gubernur," tegasnya. (sti)