Jatim Newsroom - Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin meminta kepada badan publik harus mampu menjadi ujung tombak penangkal berita dan informasi hoaks (bohong) yang menyesatkan dan beredar di masyarakat.

“Badan publik merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat akan kebenaran dan keakuratan informasi. Karena itu, peganglah kepercayaan masyarakat ini dengan memberikan informasi yang berkualitas, akurat dan benar,” demikian ditegaskan Wapres RI saat pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 di Gedung II Istana Wapres RI Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (21/11) pagi.

Dikatakan wapres, salah satu visi pemerintah adalah mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk menjadi terpercaya, mustahil tanpa ada keterbukaan dan transparansi. Karena itu, keterbukaan dan transparansi mutlak diperlukan dan dilaksanakan dengan baik oleh badan publik. “Terbuka, transparan dan terpercaya itulah tantangan kita ke depan. Ini harus dipahami oleh badan publik,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka badan publik harus meningkatkan konten informasi harus ditingkatkan serta terus melakukan evaluasi. Selain itu, badan publik harus secara konsisten terus berinovasi dalam memberikan pelayanan guna mendorong transparansi pelayanan oleh badan publik.

Dikatakan Wapres, pemerintah telah memberikan perhatian besar pada Komisi Informasi untuk melaksanakan tupoksinya dalam mengawal implentasi UU Keterbukaan Informasi Publik. “Saya mendorong kepada Komisi Informasi untuk terus bersinergi kerja yang cerdas dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan badan publik. Keterbukaan informasi harus nyata dan mendukung Indonesia yang good Government,” tegas Wapres RI.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden mengatakan, Komisi Informasi (KI) Pusat menilai, meski jumlah badan publik yang informatif meningkat di 2019 jika dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih belum signifikan. Terbukti,  jumlah BP yang masuk kategori “Tidak Informatif” mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019.

Berdasarkan hasil monev 2019, sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Ia mengharapkan, kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya menjelaskan.

Disampaikannya, bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori “Tidak Informatif”, maka harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Dia juga menyadari masih banyaknya BP yang “Tidak Informatif” harus menjadikan Komisi Informasi lebih giat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di tanah air yang didukung komitmen kuat pemerintah.

Disampaikannya pula, jika diukur dari tingkan partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik. (Put)