Jatim Newsroom – Munculnya kasus tambang pasir Lumajang hingga menyebabkan tewasnya seorang aktivis lingkungan Salim alias Kancil membuat kebijakan penambangan pasir terus dievaluasi. Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan kebutuhan pasir untuk memenuhi pembangunan infrastruktur masih diperlukan. Untuk itu, ia menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera).

“Saya telah membuat surat kepada Menteri Pekerjaan Umum agar keterlambatan proyek itu tidak dibedah, karena bukan kesalahan mereka, karena pasir yang KW 1 tidak ada. Pada krisis pasir, gubernur harus mengambil diskresi. Kalau krisis gubernur tidak boleh diam,” kata Soekarwo, Rabu (2/12).

Ia mengaku, harus mengambil diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri mengenai kasus tambang pasir di Lumajang. Pasalnya, kebutuhan pasir di Jawa Timur, 30 persen berasal dari Lumajang. Ia mengaku tak ingin penghentian penambangan pasir berdampak pada sektor pembangunan infrastruktur di Jatim.

Wakil Bupati Lumajang, Buntaran Supriyanto mengaku siap melaksanakan tugasnya karena Lumajang sudah kondusif, “Aturan harus ditegakkan, kalau pasir diperlukan masyarakat dan tidak melanggar aturan bisa dilanjutkan, harus dipilah-pilah mana yang masih boleh dan sebagainya,” ujarnya.

Mantan Sekda Lumajang ini juga mengatakan, sewaktu dirinya masih menjabat sebagai sekda, ijin-ijin mengenai penambangan sudah ditentukan. “Kalau di Lumajang itu jenis pasirnya C dan B, kalau C tidak masalah. Lumajang itu kan potensinya di pasir, apalagi pas musim hujan datang, kalau tidak dimanfaatkan kan eman-eman. Sekarang akan ditata,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya tetap mengedepankan kepentingan rakyat. “Kalau saya pribadi harus mengedepankan rakyat, Kalau selama itu dipakai untuk rakyat dengan cara-cara manual. Dari pada dipegang segelintir orang dengan alat-alat berat maka dapat merusak ekosistem dan lingkungan,” pungkasnya. (afr)