Jatim Newsroom-Guna mensinkronisasikan terhadap informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar forum group discussion (FGD) bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bersama 20 organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (26/11).

“Dinas Kominfo Jatim merupakan PPID Prov Jatim selaku PPID utama yang bertugas mengkoordinasi PPID pembantu di OPD lingkungan Prov Jatim,” kata Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Edi Supadji di Kantor Diskominfo Jatim.

Diharapkan, PPID pembantu lebih proaktif dan berkomunikasi dengan PPID utama, meminimalisisr terjadinya sengketa informasi. Dicontohkannya, permohonan terkait dana hibah yang merupakan informasi terbuka, namun ada beberapa informasi yang di kecualikan.

Anggota tim PPID Jatim, Agus Dwi Muhanan mengatakan, bahwa pemohon informasi publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadual waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.

“Terkait dengan keberatan informasi yang telah disampaikan kepada pemohon kita harus mengambil langkah strategi untuk mengedukasi agar bagaimana pemohon menyampaikan keberatannya sudah sesuai dengan undang-undang,” katanya.

Konsultan PPID Prov Jatim, Djoko Tetuko mengatakan, sesuai dengan ketentuan, anggaran dana hibah dalam APBD  sejatinya untuk menunjang capaian program pemerintah yang pelaksanaannya diatur oleh Perrmendagri nomor 14 Tahun 2016. “Sayangnya, peruntukan dana ini sering disalahgunakan dengan berbagai modus,” katanya.(ern,uin,ubr/p)