Jatim Newsroom - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), H Soekarwo mendukung wacana Palangkaraya menjadi Ibukota Negara Indonesia yang baru. Wacana tersebut sejalan dengan cita-cita presiden pertama RI, Bung Karno ketika meresmikan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1957.

“Pasti Bung Karno punya alasan kuat mengapa ingin memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya. Jadi, kami setuju ibukota negara pindah kesini” kata Pakde Karwo saat Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI Tahun 2019 di Palangkaraya Kalimantan Tengah, Rabu (7/11) malam.

Pakde Karwo mengatakan, terdapat beberapa alasan kuat untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota negara. Diantaranya, dari segi keamanan, dimana menurut penelitian para ahli, Palangkaraya merupakan wilayah yang aman dari gempa. “Insha Allah, para ahli gempa menyatakan bahwa disini adalah pula yang tidak ada gempa,” katanya.

            Kedua, dari aspek kestrategisan wilayah, Dimana secara geografis, Palangkaraya posisinya tepat berada di tengah-tengah wilayah nusantara, sehingga jika dijadikan ibukota negara, maka jalur distribusinya akan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. “Lokasinya tidak terlalu dekat dengan laut, tapi juga disebelahnya ada sungai yang besar, yakni Sungai Kahayan. Ini memenuhi syarat ibukota di dunia, Ini bagus untuk dijadikan ibukota negara, masyarakat di Indonesia akan ter-engineering dengan sendirinya, banyak yang ingin pindah kesini untuk bekerja, bisnis, dan lainnya” lanjutnya melalui siaran pers Humas Setdaprov Jatim.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengatakan bahwa terdapat berbagai agenda yang akan dibahas dalam Rakernas APPSI Tahun 2019 adalah upaya untuk semakin menyejahterakan seluruh provinsi di Indonesia. Dimana salah satunya, mendorong pemerintah pusat untuk membuat aturan pajak penghasilan (PPh) Badan dapat masuk ke daerah. “Kita akan membuat surat dan mendatangi DPR RI agar segera membuat aturan yang mengatur bahwa PPh badan harus masuk ke daerah yang menjadi tempat usaha tersebut Contohnya, jika perusahaan perkebunan sawit di Kalteng, maka membayar PPh badan-nya ya di Kalteng. Sebab, selama ini meski perusahaannya di daerah, tapi bayar pajaknya ke DKI Jakarta” katanya.

Peraturan tersebut, lanjut Gubernur Jatim ini, untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Apalagi, sumbangan PPh badan dari daerah sangat besar, salah satu contohnya,PPh badan Jawa Timur rata-rata per tahunnya menyumbangkan sebanyak Rp. 10,7 triliun kepada DKI Jakarta.

Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran mengatakan, sudah saatnya daerah mendapat perlakuan yang adil terkait PPh badan. “Seandainya daerah menyumbangkan PPh badan ke DKI Jakarta sebesar Rp 75 triliun, paling tidak lima persennya kembali ke daerah penghasil, ini akan lebih adil,” katanya.

Gubernur Sugianto juga meminta dukungan seluruh pihak agar diberlakukan syarat kepada investor, bahwa jika ingin mendirikan perusahaan di daerah, maka perusahaan tersebut harus menyetor pajak ke daerah, bukan ke DKI Jakarta, meskipun perusahaan pusatnya berada di Jakarta. “Jadi pendapatan daerah akan meningkat, sehingga bisa meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Terdapat beberapa agenda yang dilakukan dalam Pra Rakernas APPSI Tahun 2019 yang berlangsung selama 7-9 November 2018, yakni penjelasan rancangan materi Rakernas APPSI Tahun 2019 oleh Ketua Steering committee Rakernas APPSI, Prof M Ryaas Rasyid, MA PhD, dan penjelasan kesiapan Pemprov Sumatera Barat selaku tuan rumah Rakernas APPSI Tahun 2019  oleh Organizing Committee. (put)