Jatim Newsroom- Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf mengapresiasi program Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yangmenyediakan sejuta rumah bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Meski keuntungan dari membangun perumahan MBR itu nominalnya kecil, tapi APERSI punya semangat dan kemauan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi MBR melalui program sejuta rumah, ini sungguh mulia,”kataGus Ipul saat Rakerda DPD APERSI Jatim 2015 dengan tema “Gerakan Nasional Ayo Kerja Wujudkan Program Sejuta Rumah” di Malang, Selasa (6/10).

Gus Ipul mengatakan, dalam UUD1945 disebutkan bahwa orang yang sejahtera adalah yang mempunyai tempat tinggal yang layak. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan masyarakat yang belum memiliki rumah juga jumlahnya tidak sedikit.Karena itu, iamemuji komitmen dan semangat APERSI untuk mewujudkan sejuta rumah bagi masyarakat, khususnya MBR. Apalagi, jumlah kebutuhan rumah yang belum tertangani (backlog) di Jatim sangat banyak.

“Backlog perumahan di Jatim berkisar 500.000 unit, sementara setiap tahunnya ada sekitar 400-500.000 orang menikah yang tentu juga membutuhkan rumah. Belum lagi PNS maupun pekerja informal yang belum punya rumah. Jadi,kebutuhan untuk perumahan makin banyak. Karena itu, program sejuta rumah ini harus didukung, pasalnya ditengah situasi ekonomi yang sedang lesu, semangat dan komitmen untuk menyejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan tetap menyala. Mari kita bersinergi, antara pemerintah dan APERSI untuk mendukung program ini,” katanyamelalui siaran pers Humas Sedaprov.

Ketua Umum DPP APERSI,Eddy Ganefo mengatakan, dalam penyediaan rumah bagi MBR, para pengembang khususnya anggota APERSI masih terkendala adanya kebiijakan dari para pemangku kepentingan yang belum kondusif dan sejalan.

Ia mencontohkan, ketentuan standar maksimal harga jual yang dipatok oleh pemerintah sangat sulit jika disesuaikan dengan harga beli tanah yang cenderung terus meningkat. Disisi lain, kemampuan daya beli MBR cenderung stagnan, akibatnya terdapat sejumlah besar MBR di Jatim yang tidak mampu membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP.

Karena itu, dengan rakerda ini harus dijadikan sarana dalam memberikan solusi bersama pemda dan stakeholder lainnya, guna keberlangsungan dan kesinambungan melanjutkan pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi MBR di Jatim.

Ketua DPD APERSI Jatim, Adhita Setyawan mengatakan, berdasarkan data, backlog perumahan Jatim masih berkisar 500.000 unit,sedangkan kebutuhan rumah seiring pertambahan penduduk baru meningkat demikian besar.

Berdasarkan data, total penduduk Jatim pada2015 sebesar 38.800.000 jiwa, dengan perkembangan rata-rata setahun 0,8%, setara 310.000 jiwa, makadiperlukan rumah baru sebanyak 62.200 unit (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni 5 orang), sedangkan dari sisi kemampuan pengembang (APERSI, REI, PERUMNAS) untuk pengadaan rumah per tahun pada 2014 sekitar 20 ribuan saja.

“Perumahan MBR adalah tanggung jawab pemerintah dan developer, meskipun untungnya kecil, kita harus tetap bekerjasama demi memenuhi perumahan untuk MBR, saya optimistiskedepan APERSI dapat menjadi soko guru perumahan kita,“ katanya.

Untuk menutup kekurangan pengadaan rumah di Jatim, tentu tidak bisa dicapai jika tidak ada terobosan-terobosan maupun kebijakan inovatif oleh seluruh stakeholder di bidang perumahan. Karena itu, Adhita minta Rakerda ini bisa merumuskan solusi untuk kebutuhan perumahan tersebut.

“Kami berharap RAKERDA ini bisa menghasilkan keputusan untuk menginventarisasi berbagai persoalan pengembangan perumahan, dan rumusan program kerja yang dapat mengakomodasikepentingan anggota APERSI dalam rangka percepatan pembangunan RSH di Jatim,” katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara, Bambang Aji Waskito mengatakan, rakerda digelar sebagai saranaevaluasi kinerja pengurus dalam mengemban tugas-tugas dan tantangan organisasi untuk disempurnakan pada waktu mendatang.

“Rakerda ini untuk saling bertukar pengalaman sesama anggota dan merapatkan barisan untuk mencoba mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk penyediaan rumah sederhana sehat atau rumah rakyat bagi MBR,” ujarnya.(put)