Jatim Newsroom- Belum dibahasnya Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember tahun 2017 membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember wadul ke pimpinan DPRD Jatim agar dijembatani untuk bertemu dengan Gubernur Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario ditemui usai bertemu dengan DPRD kabupaten Jember di ruang pimpinan DPRD Jatim, Selasa (24/1) sore mengakui jika kehadiran sejumlah pimpinan DPRD Jember ke DPRD Jatim meminta untuk dijembatani bertemu dengan Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Untuk itu, pimpinan dewan berjanji secepatnya akan mempertemukan antara pimpinan DPRD Jember dengan gubernur.

"Saya kira ini tidak benar. Kalau ini sampai terjadi maka jelas rakyat yang dirugikan. Namun demikian saya mengapresiasi kinerja legislatif karena pembahasan hingga pengesahan RAPBD 2017 Kab Jember hingga kini belum selesai, karenanya perlu konsultasi dengan gubernur. Sementara DPRD Jatim hanya menjembatani," tegas Tjutjuk.

Ditambahkannya, jika RAPBD tidak disahkan tepat waktu memang selain akan merugikan rakyat, juga daerah itu sendiri. Ini karena pusat mengancam tidak akan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar. Menurutnya selain soal RAPBD juga terkait masalah penunjukan sekretaris dewan (Sekwan). Sesuai UU, sebelum dilakukan penujukan Sekwan sebelumnya eksekutif mengajukan tiga nama. Dari tiga nama tersebut disodorkan ke pimpinan dewan untuk dipilih satu orang untuk diangkat jadi sekwan.

"Namun untuk kasus di Jember ini berbeda. Dimana Sekwan langsung ditunjuk bupati tanpa melalui mekanisme yang ada. Akibatnya sekwan yang ada tidak sejalan dengan kinerja dewan, sehingga kondisi disana tidak kondusif. Dan mereka juga akan menanyakan penunjukan ini kepada gubernur juga," tegas Achmad Iskandar. (pca)