Jatim Newsroom - Pada rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan adanya perkuatan fungsi kecamatan. Dalam UU No 23 Tahun 2014 disebutkan peran pemerintah dibagi-bagi mulai dari pemerintah pusat dibagi provinsi, provinsi dibagi menajadi kabupaten/kota, dan kabupaten/kota dibagi kecamatan, dan kecamatan di bagi kedalam desa-desa. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut fungsi kecamatan. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah, tidak mengatur tentang kecamatan. Usulan ini menjadi satu diantara usulan-usulan penting para gubernur se-Indonesia kepada Presiden RI yang membuka rakernas APPSI malam harinya. Menurutnya, perkuatan fungsi kecamatan tersebut penting untuk dilakukan, termasuk fungsi pemerintahan konkuren. Apalagi, hampir seluruh program Presiden RI meminta camat untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pedesaan, sementara camat tidak memiliki tupoksi tersebut. "Saya kira ini usulan ini sudah disanggupi Mendagri, dan perkuatan tersebut untuk direalisasilkan melalui peraturan pemerintah (PP). Tugas pembantuan dan tugas konkruen antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar sebagian diberikan di tingkat wilayah," ujar Gubernur Soekarwo saat rapat yang digelar di Hotel Lor In Solo, Senin (30/1) sore melalui rilis Biro Humas Jatim. Usulan lain yang disampaikan Pakde Karwo, sapaan gubernur, yakni adanya tambahan fungsi rapat-rapat gubernur tidak hanya meliputi pemerintahan dan politik, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan agama. “Sekarang ini, yang menonjol adalah problem-problem sosial, budaya dan permasalahan agama. Oleh sebab itu, gubernur dengan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat harus lebih mampu menjadikan suasana aman dan nyaman di wilayahnya," tuturnya. Untuk itu, Pakde Karwo setuju dengan solusi mengatasi permasalahan sosial dengan budaya harmoni bukan budaya tanding. Tidak saling mengeluarkan kekuatan untuk mengatakan mana yang besar, dan mana yang kalah besar. Maka konstruksi budayanya yang harus lebih menonjol, imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, APPSI itu adalah counter dan sparing partner Menteri Dalam Negeri. Kinerja APPSI tidak pernah meninggalkan Mendagri. "Jadi jangan khawatir, apapun yang dilakukan kita di sini adalah bagian dari Menteri Dalam Negeri, sebab secara struktural input kepada Presiden RI melalui Mendagri, " ucapnya. Yasin Limpo menambahkan, terdapat dua hal yang akan disampaikannya kepada Presiden RI, selain masukan para gubernur sebelumnya. Pertama, APPSI adalah 'partainya' presiden, partai yang dipimpin gubernur dan kedudukannya sangat kuat, dengan input valid dan faktual. Kedua, terlalu banyak isu yang berkembang sehingga para gubernur membutuhkan instruksi langsung (direct instruction) dari Presiden RI. "Kami tidak boleh hanya mendengarkan dari macam-macam tempat, tetapi perintah dan petunjuk Presiden yang sebenarnya," imbuhnya.(sti)