Jatim Newsroom –Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa – Wakil Gubenur Jatim, Emil Elestianto Dardak kembali mendapat penghargaan  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Pemberian penghargaan WTP ini, langsung  diberikan anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, CIPM., CA.CPA, CSFA di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (27/5/2021) yang disaksikan oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Wakil Ketua DPRD , Anik Maslachah, Anwar Sadad, serta Sahat Tua Simanjuntak dan juga disaksikan oleh Anggota DPRD Jatim baik melalui Online maupun hadir disidang paripurna tersebut.

“Selamat kepada pemerintah provinsi Jawa Timur yang telah meraih penghargaan WTP ke sepuluh kalinya berturut – turut sejak  2015 hingga tahun 2020 ini,”ujar Prof DR. Bahrullah Akbar yang juga ketua V perwakilan BPK RI Jatim ditemui usai acara pemberian WTP di gedung DPRD Jatim.

Dikatakannya lebih lanjut, Pemberian Opini WTP yang diberikan BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jamiman bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintaj sudah terbebas dari adanya fraund atau tindakan kecurangan lainnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya memberikan penghargaan WTP ini juga memberikan catatan yang perlu diperhatikan pemprov Jatim yaitu, pertangungjawaban belanja hibah belum lengkap, kedua belanja hibah untuk lampu penerangan jalan kepada kelompok masyarakat (pokmas) terindikasi tidak sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Mulai dari kelebihan pembayaran atas ketidaksesuai spesifikasi dan pemahalan harga. Ketiga pengendalian atas pelaksanaan belanja hibah berupa uang pada dinas PU Bina Marga tidak akutanbel dan terdapat kekeruangan Volume hasil pekerjaan.

“Sesuai pasal 20 undang-undang nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Penggelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemprov Jatim wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Termasuk memberi jawaban kepada BPK RI selambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” ujarnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini. Termasuk DPRD Provinsi Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

Khofifah berharap, opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jatim terus meningkat,” katanya.

Keberhasilan Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya juga menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19.

Sementara terkait temuan-temuan pada LHP BPK yang harus ditindaklanjuti, Pemprov Jatim akan segera menindaklanjuti terhadap OPD terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Termasuk dengan berbagai temuan mulai dari 2005 sampai dengan 2020. Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi bersama seluruh OPD bersama Inspektorat Provinsi Jatim. “Meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing OPD, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas,” terangnya

Lalu terkait rekomendasi strategis yang diberikan BPK kepada Gubernur Khofifah untuk melakukan pembinaan atas kinerja keuangan di seluruh Kabupaten/Kota se-Jatim, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas koordinasi teknis dengan pemkab /pemkot.

“Juga kaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah ini kami harap ke depan bisa terinventarisir dan teridentifikasi lebih detail melalui Bimtek yang akan kami laksanakan. Bagaimana dari seluruh barang milik daerah ini bisa kita identifikasi dan kita pastikan bahwa semua dalam monitoring dan tercatat dengan baik,”pungkasnya. (Pca)