Jatim Newsroom - Prinsip keadilan sosial adalah mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Prinsip tersebut menjadi solusi guna menghadapi neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi, menyerahkan pasar sebagai penguasa, dan menghilangkan bantuan terhadap rakyat tidak mampu.

“Kita harus kembali pada konsep keadilan sosial yang ada pada konstitusi kita, yakni Pancasila.Yang diutamakan adil dulu, baru kemudian bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu yang jadi fokus untuk menghadapi neoliberal," ujar Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara pada Sarasehan dan Soft Launching Jurnal Trisakti Menggugat Neo Liberal Governance di Hongkong Room lt. 3 Hotel Mercure Grand Mirama, Jl. Darmo 68-78 Surabaya, Kamis (7/9).

Menurut Pakde Karwo, prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil atau kaum marjinal. Diantaranya, memberikan suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan meningkatkan kualitas SDM.

Suku bunga murah, lanjutnya, ditujukan agar produksi UMKM menjadi lebih efisien, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin. “Yang di efisienkan adalah produknya, bukan tenaga kerjanya. Karena 87% tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor UMKM” katanya.

Karena itu, Pemprov Jatim memberikan stimulus kredit murah kepada UMKM dengan metode loan agreement melalui perbankan. Skemanya, APBD Pemprov di-bridging-kan kepada Bank Jatim dengan bunga 2% per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank bagi BPR-BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 6% per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan bunga 7-9% per tahun. Jauh lebih kecil daripada suku bunga yang diterapkan bank kepada sektor UMKM pada umumnya yang berkisar diatas 20% per tahun.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, dilakukan restrukturisasi pendidikan dengan cara memperbanyak SMK mini dan bekerjasama dengan berbagai negara maju untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang berkualitas dan memiliki sertifikasi tingkat internasional.

Dampak Neoliberalisme

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan neoliberal sebagai paham yang dapat membawa dampak negatif bagi rakyat kecil. Pasalnya, paham tersebut mengutamakan tiga hal pokok. Yakni, negara dilarang ikut campur dalam pasar perdagangan, efisiensi adalah segala-galanya, dan memotong bantuan terhadap orang yang tidak mampu.

“UMKM dijual dan diberikan kepada swasta, neoliberal juga berpegangan terhadap pajak, jadi agar ekonominya berkembang, maka pajak terhadap perusahaan besar itu dikenakan secara murah, agar produknya efisien” jelasnya.

Jika pajak terhadap perusahaan besar menjadi murah, maka usaha kecil seperti UMKM akan mati karena tidak efisien. Akibatnya, banyak pengangguran. “Wong yang kerja di UMKM itu rata-rata adalah saudara atau tetangganya. Sedangkan di perusahaan besar, tenaga itu digantikan oleh robot” ujarnya.

Dampak dari banyaknya pengangguran itu adalah daya beli masyarakat akan rendah. Akhirnya, perusahaan besar yang lebih efisien itu lama-lama juga akan bangkrut karena tidak ada yang bisa membeli produknya. “Jadi sebelum neoliberal ini terjadi, kita harus utamakan prinsip keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan” lanjutnya.

Berpihak Pada Rakyat Kecil

Salah satu narasumber yang sekaligus Pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR, Airlangga Pribadi Usman,mengatakan kepemimpinan Gubernur Jatim Pakde Karwo selama dua periode mampu membela dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

“Pakde Karwo mampu memberikan contoh bahwa pembangunan ekonomi harus ditekankan kepada mereka yang kecil. Ini sejalan dengan konsep marhaen” katanya.

Keberpihakan Pakde Karwo kepada rakyat kecil juga dibuktikan lewat politik partisipatoris yang dijalankannya. Dimana ketika membuat kebijakan, Pakde Karwo selalu mengajak dialog terhadap semua elemen yang berkepentingan. Tak hanya itu, Pakde Karwo juga berhasil menjaga stabilitas politik di Jatim.

“Sebelum era Pakde Karwo, Jatim dipimpin oleh gubernur yang berlatar belakang militer. Kemudian muncul keraguan ketika Pakde Karwo jadi gubernur. Apakah bisa seorang berlatar belakang sipil bisa memimpin politik dengan baik? Ternyata Pakde Karwo bisa membuktikannya meski politik di Jatim sangat beragam. Berkat politik yang stabil, pembangunan dan ekonomi Jatim tumbuh dengan baik” pujinya.

Hadir dalam kesempatan itu, beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, pengamat politik, praktisi politik, mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya, dan para awak media. (Red)