Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, ingin memfokuskan penanganan tiga isu strategis guna meningkatkan percepatan pembangunan di Jatm.  Ketiga isu tersebut, meliputi  penggangguran, pertanian dan kemiskinan.

                "Pada tahun 2017, terdapat sekitar 860 ribu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dari angka tersebut yang berupaya mencari pekerjaan 420 ribu orang. Setiap tahunnya, tenaga kerja yang mencari pekerjaan sekitar 239 ribu orang," ujar Gubernur Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Evaluasi Program  Kerja Januari – Agustus 2017 di Ruang Rapat Lt. 7 Kantor Gubernur Jatim, Selasa (5/9).

                Untuk itu, kata Pakde Karwo Sapaan akrab Gubernur, perlu dicocokkan antara lowongan tenaga kerja yang tersedia dengan kualitas SDM. Caranya, melalui  peningkatan kualitas SDM seperti melakukan dual track pengembangan SDM. Yakni fakultas di universitas menjadi Pengampu di SMK.  Selain itu, melakukan perbaikan kualitas proses SMK mini melalui partnership dengan berbagai negara, di antaranya Jerman, Australia Barat.

Upaya lain, lanjut Pakde Karwo, melalui SMK Mini yang tiap tahunnya meluluskan 52.800 tenaga kerja. Juga melalui pembukaan BLK plus yang bisa menciptakan tenaga kerja sekitar 18 ribu yang  tahun depan ditargetkan mencapai 28 ribu.

Terkait kemiskinan, dijelaskannya, sampai dengan Maret 2017 tingkat kemiskinan Jatim 11,77 persen.  Angka tersebut turun sebesar  0,08 persen dibanding bulan September  2016. Kemudian untuk kemiskinan pedesaan per Maret 2017 sebesar 15,82 persen, turun sebesar 0,01 persen dibanding Bulan September  2016. Untuk perkotaan per Maret 2017 sebesar 7,87  persen, turun sebesar  0,04 persen dibanding bulan September 2016.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dilakukan penanganan jangka panjang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Jatim, Dinas Sosial untuk hal-hal adhoc serta air bersih oleh DPU Cipt Karya. "Selain itu DPMD Jatim akan mengusulkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar pemanfaatan dana desa dirubah dari block grand  menjadi specific grand," ujarnya.

Artinya, lanjut Gubernur, dana desa agar diarahkan untuk ekonomi produktif , bukan seperti halnya selama ini yang 80 persennya untuk infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa dengan membeli paving dari kota sekaligus pemborong dari kota tidak terjadi lagi karena tidak memberikan nilai tambah bagi desa."Harus dilakukan evaluasi terhadap penempatan anggaran, misal 40 persen untuk infrastruktur, sedangkan sisanya untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial,” ungkapnya.

Terkait bidang pertanian terdapat penurunan produksi komoditi utamanya tanaman pangan. Penurunan  pada triwulan II tahun 2017 sebesar 0.42 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3.39 %.

Untuk itu strategi yang diterapkan Pemprov Jatim untuk meningkatkan produksi pangan khususnya  Padi di tahun 2017 antara lain menambah luas tambah tanam dari luas tanam seluas 2,395 juta ha atau  luas panen 2,3 juta ha dengan target menghasilkan 13,874 juta ton produksi padi. (sti)