Jatim Newsroom_    Menyamakan pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi mangrove di Pantai Timur Surabaya, Pemkot Surabaya menyusun kesepahaman mangrove di Wonorejo, Rungkut. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi dan Kesepahaman Pengelolaan Kawasan Mangrove Ekosistem Esensial Mangrove Wonorejo Surabaya ini difasilitasi oleh Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Timur.
    Kepala BKSDA Jawa Timur, Suyatno Sukandar, Senin (5/10) mengatakan, wilayah Hutan Mangrove Wonorejo menjadi prioritas BKSDA Jatim untuk menjadi perhatian khusus agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi. “Diharapkan dari pertemuan ini akan terbentuk kelompok kerja yang merekomendasikan pada Walikota Surabaya agar menetapkan wilayah tersebut menjadi kawasan khusus dan memiliki payung hukum tetap,” katanya.
    Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi merupakan satu-satunya kabupaten yang telah menetapkan kawasan konservasi mangrove. Kota Surabaya nantinya bisa belajar ke Banyuwangi tentang sistem penetapan kawasan konservasi mangrove. “Dari Banyuwangi, Pemkot Surabaya juga bisa belajar ke Bali. Karena Bali kini juga jadi percontohan kawasan konservasi mangrove secara internasional,” ujarnya.
    Kepala Dinas Pertanian Pemkot Surabaya, Joestamadji menambahkan, dalam pertemuan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan kondisi mangrove Surabaya. “Selain semua SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya, para pemerhati mangrove dan aktivis lingkungan di Surabaya juga dilibatkan, termasuk para akademisi,” ujarnya.
    Pemkot Surabaya juga melibatkan semua kelompok tani dan nelayan di Kawasan Konservasi Mangrove di Pantai Timur Surabaya. “Beberapa perusahaan swasta yang juga aktif melakukan rehabilitasi mangrove di Pamurbaya juga kita libatkan dalam pertemuan kali ini,” katanya.
    Pemkot Surabaya juga melibatkan Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia, karena selama ini terlibat langsung dalam kampanye penyelamatan mangrove di Surabaya, baik di Pantai Utara dan Timur. “Kawan-kawan KJPL itu sudah banyak dan sering mengkampanyekan upaya-upaya pelestarian mangrove dan mengungkap banyaknya perusakan mangrove di Surabaya yang dilakukan para pengembang dan oknum-oknum warga,” katanya.
    Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia, Teguh Ardi Srianto mengatakan, forum yang digelar Pemkot Surabaya ini, diharapkan tidak ditumpangi motif dan kepentingan tertentu, khususnya dari para pengembang dan investor perumahan yang juga dilibatkan dalam forum rapat.
            “Kalau sampai ada motif dan kepentingan yang akan menguntungkan para investor dan pengembang perumahan, kami akan protes keras, karena itu akan melukai hati para nelayan dan petani tambak di Pamurbaya. Para pengembang itu sudah merusak ratusan hektare mangrove Surabaya dan tidak perlu diberi peluang lagi untuk semakin merusak,” tegas Teguh.
            Menurut Teguh, organisasinya akan terus memantau proses itu dan kalau sampai ada penyimpangan, KJPL Indonesia akan melakukan upaya tegas, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kondisi mangrove di Pantai Timur dan Utara Surabaya tetap terjaga kelestariannya.(jal)