Jatim Newsroom-  Untuk menekan tindak kejahatan investasi ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penandatangan komitmen bersama dan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi Provinsi Jawa Timur, di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (6/10).

Penandatangan komitmen bersama dilakukan oleh Kepala OJK Regional IV Jatim Sukamto, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiaji, Kejaksaan Tinggi Jatim Maruli Hutagalung SH MH dan Kepala Kanwil Kementerian Agama  Jatim  Dr Bustain MAg. Sementara itu Komisaris OJK Nelson Tampubolon mengukuhkan satgas waspada investasi yang terdiri dari berbagai instansi di Jawa Timur.

Dalam pengarahannya, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menyampaikan penghimpunan dana masyarakat jadi perhatian penting karena semakin banyak lembaga keuangan tapi tidak punya ijin.

Gubernur juga memperhatikan saat ini banyak penawaran investasi yang muncul di media elektronik. Untuk itu ia mengharapkan kominfo Jatim melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, untuk meneliti kembali lembaga keuangan yang muncul di media elektronik. "Lembaga keuangan tersebut diperbolehkan atau tidak, karena mereka muncul tidak hanya di televisi besar saja tapi televisi kecil-kecil juga menayangkan," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah pembentukan satgas oleh OJK merupakan langkah yang paling bagus karena melibatkan Polda Jatim dan Kementrian Agama. "Nanti kalau penindakan biar jadi wewennag Kapolda", ujarnya saat Konferensi pers usai acara.

Sementara itu, Komisaris OJK Nelson Tampubolon mengharapkan kehadiran satgas nantinya diharapkan mampu menekan tindakan kejahatan investasi ilegal di wilayah Jatim, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan investasi.

Ia menambahkan satgas tersebut bekerja dengan memilah beberapa laporan masyarakat Jatim yang telah masuk ke OJK. Setelah itu, satgas akan meneruskan laporan itu ke instansi penegak hukum, untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke beberapa perusahaan investasi yang diduga illegal Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan juga menjadi bagian penting dalam perhatian satuan tugas.

Kepala Kantor Regional IV OJK Jawa Timur, Sukamto menjelaskan sampai Juni 2016, total perusahaan investasi yang dilaporkan dan dipertanyakan masyarakat ke OJK, ada sebanyak 430 perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 374 perusahaan yang menawarkan investasi keuangan seperti emas, forex, e-money, e-commerce, investasi haji dan umroh. Sedangkan sisanya yang sebanyak 56 perusahaan, memberikan tawaran berupa properti, tanaman, komoditas, dan perkebunan.

“Seluruh perusahaan yang menawarkan investasi itu, tidak satu pun yang terdaftar di OJK. Dan dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran yang sama sekali tidak memiliki kejelasan izin beroperasi,” tegas Sukamto.

Ia pun menjelaskan, terkait total pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK Jatim hingga Juli 2016, telah mencapai sekitar 500 pengaduan. Di mana dari pengaduan ini, nantinya akan dapat ditindaklanjuti dengan adanya satgas. “Karena itulah satgas dibentuk. Mereka akan bergerak memilah laporan masyarakat, kemudian melaporkannya ke instansi penegak hukum,” pungkasnya. (mad)