Jatim Newsroom – Pasca peralihan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014, nasib tenaga kontrak (outsourcing) yang dipekerjakan di SMA/SMK belum jelas. Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf menyatakan akan turut membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut. “Prinsipnya harus ada solusi. Pengembalian tenaga outsourcing itu sesuai dengan tuntutan mereka. Kalau Pemkot bisa menerima, ya kita kembalikan. Jika tidak bisa tetap upayakan solusi terbaik,” kata Wagub yang akrab disapa Gus Ipul saat bertemu sembilan orang perwakilan tenaga kontrak yang dipekerjakan SMA/SMK Surabaya, di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (24/1). Ia menjelaskan, nantinya solusi yang akan disepakati harus tetap mengacu pada aturan yang ada. Ia berjanji akan segera mempelajari persoalan ini dan merumuskan solusi yang tidak merugikan masing-masing pihak. “Jika memang memungkinkan, besok sudah bisa ditindaklanjuti. Atau setidaknya para tenaga kontrak ini dipanggil kembali untuk diajak bicara dan difasilitasi untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kalau ada kendala, kendalanya diurai, prinsipnya kita ingin teman-teman tidak kehilangan pekerjaan,” ungkapnya. Pengembalian tenaga kontrak ke Pemkot Surabaya, sambungnya, menjadi opsi pertama, apabila nantinya tidak memiliki landasan hukum dan tidak bisa dikembalikan maka bisa dicarikan solusi lainnya. misalnya komunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa dipekerjakan kembali. Selain itu bisa saja dipekerjakan di unit unit dinas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menegaskan bahwa tenaga kontrak bukan tanggung jawab pemerintah, mereka menjadi tanggung jawab setiap sekolah atau bagian yang terpisah dari ASN. Hal tersebut sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu UU Nomor 5 Tahun 2016. (luk)