Jatim Newsroom - Kegiatan Misi Dagang dan Investasi yang digelar Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemprov Kalimantan Selatan telah usai hari ini, Rabu (13/4/2022) pada pukul 18.30 WITA. Total nilai transaksi final yang dikerjasamakan yakni tercatat di angka Rp. 147.312.766.000.

Untuk Misi Dagang dan Investasi dengan Kalimantan Selatan ini, tercatat lima transaksi dengan nilai tertinggi. Pertama CV Satriya Abdi Buana dari Jatim dengan PT Duta Tirta Indonesia untuk komoditi arang kayu halaban sebanyak 180 kontainer dengan nilai Rp 21,6 miliar.

Kedua, CV Semi Subur dari Jatim dengan CV Sembilan Saudara untuk komoditi bungkil sawit sebanyak 6.000 ton dengan nilai Rp 12 miliar. Ketiga, Rum Seafood dari Jatim dengan Kadin Kota Banjar untuk komoditi ikan dori fillet, ikan patin dan kepiting soka sebanyak 300 ton senilai Rp 10,2 miliar.

Keempat adalah Sari Ronche dengan Forum Penyelenggara Umroh dan Haji Kalsel untuk produk mukena sebanyak 35 ribu buah senilai Rp 3,475 miliar. Kelima dari CV Legong Bali Nusantara dari Jatim dengan Titien Noer Kalsel untuk komoditi udang sebanyak 100 ton senilai Rp 2,5 miliar.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi transaksi perdagangan yang telah tercatat. Ia mengatakan, Misi Dagang dan Investasi telah menjadi angenda rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Pemprov Jatim. Pada Januari 2022 lalu misi dagang dilakukan dengan Provinsi Jambi, Februari dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Maret dengan Provinsi Gorontalo dan bulan April ini dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Untuk menguatkan Misi Dagang dan Investasi, Pemprov Jatim terus berupaya menguatkan UMKM dan menyiapkan 1.000 produk dari pesantren melalui OPOP (One Pasantren One Product) sampai 2024. Semua ini berseiring dengan ekonomi digital yang tidak bisa ditunda dengan semakin maraknya market place. Penguatan OPOP di Jatim juga bisa dilakukan di Kalimantan Selatan yang jumlah pesantrennya juga sangat banyak," kata Khofifah.

Selain transaksi perdagangan, untuk investasi juga dilakukan 20 penandatangan kerjasama dan kesepakatan bersama dari kedua provinsi. Mulai kerjasama antar BUMD, antar Perangkat Daerah, antar organisasi pengusaha, dan antar pelaku usaha.(fri/s)