Jatim Newsroom- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jakfar mengancam kepada para kepala daerah yang tak mau segera mencairkan dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintahan desa akan disanksi tegas. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang tak kunjung mau mencairkan dana desa tanpa alasan yang jelas.

"Ini sesuai UU berlaku, kalau tak mau mencairkan berarti bisa dipidanakan. Tapi kami akan merekomendasi supaya Kemendagri dan Kemenkeu menunda Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/kota yang tak mau mencairkan dana desa," ujar Marwan Jakfar disela Diskusi Anti Korupsi dengan tema “Mengawal Dana Hingga Ke Desa” di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumát (16/10) sore.

Berdasarkan laporan yang diterima, di Provinsi Jawa Timur tinggal Kota Batu yang tak mau mencairkan dana desa. Padahal, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah mencairkan dana desa baik tahap I dan sebagaian tahap II juga sudah dicairkan. "Apa yang telah dilakukan Walikota Batu itu termasuk pelanggaran dan bisa dipidanakan," tegasnya

Dana desa tahun 2015 dialokasikan sebanyak Rp 20,7 triliun. Sedangkan setiap desa akan menerima di kisaran Rp 200-300 juta sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan indeks kesulitan geografis. Tahun depan, alokasi dana desa naik sekitar Rp 47 triliun, sehingga setiap desa akan menerima sekitar Rp 600-700 juta.

Ia juga mengimbau agar kepala desa dalam membuat APBDes melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, dengan skala prioritas untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembentukan BUMDes, koperasi maupun UMKM. "Juklak dan Juknis sudah kami buat sesederhana mungkin hingga cukup dua lembar, sehingga tidak ada alasan desa tak bisa menggunakan dana desa," ujarnya.

Ditambahkan Jakfar, program dana desa amanat dari UU 6/2014 tentang Desa sejatinya adalah mengubah pola pembangunan dari top down menjadi button up. Artinya, pembangunan Indonesia akan dimulai dari desa. Selain itu, program dana desa juga diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi dan mengurangi pengangguran. “Karena itu, pembangunan di desa harus menggunakan padat karya jangan ditenderkan," ujarnya

Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf juga merasa terkejut bahwa Walikota Batu, Eddy Rumpoko tidak mau menerima dana desa tersebut. Dia sendiri tidak tahu menahu alasan yang membuat Eddy tidak mau menerima dana desa.

Gus Ipul berjanji akan segera menelepon pemerintah Kota Batu untuk mencoba mengetahui alasan penolakan tersebut seperti apa. Jika perlu, ia juga akan mengirim surat kepada pemerintahan Kota Batu. "Ya nanti kami coba cari tahu seperti apa," katanya. (pca)