Jatim Newsroom - Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia setiap menghadapi hari-hari besar keagamaan. Baik itu bulan Ramadhan, lebaran sampai natal 2017. Dengan persediaan atau stok bahan pokok pangan yang berlebih, maka tidak ada alasan Jawa Timur terjadi gejolak. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, saat melaksanakan kunjungan kerja menghadiri Rakor Fokus Stategi Antisipasi Gejolak Harga menjelang Ramadan dan Lebaran di Sangri-La Hotel Surabaya, Rabu (19/4). Karena stok bahan pokok Jawa Timur yang berlebih, maka pemerintah pusat melalui Mendag meminta bantuan kepada Pemerintah Jawa Timur, baik bupati dan walikota untuk terus mengawasi posisi stok barang bahan pokok dan memantau perkembangan harga. Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 20 Tahun 2014 Tentang distributor/sub distributor agen bahan pokok makanan untuk mendaftar secara online/ manual tanpa dipungut biaya. Tetapi dengan suatu syarat, yakni dilengkapi dengan stok bahan pangan yang dimikinya. Dikatakan Mendag, dengan Permendag tersebut bila ada distributor yang melakukan penimbunan bahan pokok atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Permendag, izinnya akan dicabut dan tidak boleh berdagang kembali untuk selamannya. Adapun pengawasan itu antara lain kepada komoditi gula pasir yang hargannya telah ditetapkan Rp 12.500/kg. Selain itu daging sapi beku ditetapkan Rp 80.000/kg, serta menyak goreng kemasan sederhadana Rp 11.000/liter. Kalau ada toko yang menaikan harga melebihi dari yang telah ditentukan maka mereka bisa disebut kartel harga maka akan bisa dikenai tindakan. Mendag dalam pantaunnya memastikan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok stabil dan aman saat ini. Untuk itu Mendag mengapresiasi para pelaku usaha toko swalayan yang menjaga komitmennya mematuhi kesepakatan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan cukup aman di toko-toko Swalayan. Kemendag akan terus memantau penerapan kesepakatan HET dan saya berterima kasih kepada Toko Swalayan yang sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik,” ujar Mendag. Laporan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menunjukkan bahwa stok barang pokok memadai dan harga terpantau stabil. Stok barang pokok memadai dan harga yang diperdagangkan sesuai dengan HET yang telah ditentukan, yaitu gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp 80.000/kg. Mendag secara tegas melarang penjualan harga ketiga komoditas itu di atas HET, tetapi dipersilakan jika dijual lebih murah dari HET. “Jika menjual ketiga komoditas tersebut di bawah HET dipersilakan, tapi di atas itu, tentu tidak diperbolehkan. Kami mengimbau agar para pedagang mengurangi sedikit keuntungannya demi kepentingan masyarakat luas,” tutur Mendag. Mendag menegaskan bahwa untuk mengawal stok, harga, dan pengendalian inflasi, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pelaku Usaha. “Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Pemerintah Pusat akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegasnya. Mendag juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan, dan kelancaran distribusi barang. “Pemerintah Daerah harus memantau dan melaporkan perkembangan harga harian secara intensif di pasar pantauan pada H-7 puasa hingga H+1 Lebaran. Bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran, diharapkan segera mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga. Perlu dipantau pula kesiapan moda angkutan dan hambatan distribusi di daerah masing-masing seperti pasar tumpah dan kerusakan jalan,” ujar Mendag. Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi Gubernur Jatim, Kadivre Bulog Jatim, dan perwakilan Bank Indonesia juga melakukan pelepasan beras dan gula sebanyak 10 ribu ton beras dan 3.500 ton gula ke daerah-daerah nonprodusen. Pelepasan pengiriman dilakukan secara simbolis sebanyak 6 kontainer terdiri dari 66 ton beras dan 66 ton gula. (ryo)