Jatim Newsroom -  Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengadakan Pelatihan teknis bagi pelaksana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). PPKS merupakan wadah berbasis institusi yang memberikan pelayanan keluarga dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, di kantornya, Jumat (25/8/2023) menjelaskan, generasi penerus bangsa harus dipersiapkan mulai sekarang, sebab mereka akan menjadi generasi emas yang unggul di masa mendatang.

Oleh karenanya, terkait isu strategis stunting yang memengaruhi kualitas SDM berdaya saing sejak tahun 2021, maka hingga 2024, Indonesia harus mampu menyelesaikan tugas percepatan penurunan stunting ini. 

"Kita harus berlari karena Provinsi Jawa Timur sebagai penyangga Nasional harus bisa mencapai angka 13,5% dalam penurunan stunting. Kita harus bekerjasama, mengintegrasikan program, memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas, kita akan melaksanakan optimalisasi peran dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)," jelas Erna.

Erna menambahkan, minimal ada 8 jenis pelayanan dalam PPKS yang mengacu nilai-nilai fungsi keluarga. Antara lain, pelayanan data dan informasi kependudukan, KB dan PK, konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak, konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja, konsultasi dan konseling pranikah, konsultasi dan konseling KB dan KR,  konsultasi dan konseling keluarga harmonis, konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia, serta pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK).

Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan PPS dan Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Jatim, Sukamto menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah menjelaskan kebijakan dan Strategi Program, Pembangunan Keluarga. 

Selain itu juga  memberikan  pelatihan teknis bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pelatihan teknis bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting dan juga menjelaskan mekanisme petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan.

"Sasaran kegiatan ini adalah pejabat eselon III dan IV perangkat daerah KB yang menangani PPKS di 8 Kabupaten, serta bendahara APBN OPD KB di 8 Kabupaten," terangnya. 

Sukamto menambahkan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini juga sebagai mekanisme pelaksanaan pelatihan teknis bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting dan mekanisme petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan pelatihan teknis bagi  pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting. (her/s)

#bkkbn