Jatim Newsroom - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jatim supaya target  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Jatim 2016 (murni) sebesar Rp 12.579.000.000.000 bisa dipertahankan hingga akhir tahun. Irwan Setiawan, anggota Komisi C DPRD Jatim usai mengikuti rapat hearing dengan Dispenda Jatim di DPRD Jatim, Rabu (24/8) sore mengatakan, penurunan target PAD Dispenda Jatim dalam P-APBD Jatim 2016, berasal dari BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 200 miliar dan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 450 miliar. Tapi ia berupaya supaya Dispenda bisa mengoptimalkan PAD minimal mempertahankan target PAD dalam APBD murni. Menurutnya, target PAD dari Dispenda Jatim masih bisa dioptimalkan karena pada semester I tahun 2016, realisasi PAD dari BBNKB mencapai Rp 1.885 triliun sehingga pada akhir tahun PAD bisa mencapai dua kali lipat. Target BBNKN pada APBD murni ditetapkan sebesar Rp 3,5 triliun. Tapi dalam  P-APBD Jatim 2016 diturunkan menjadi Rp 3,2 triliun. Sebaliknya, realisasi PAD dari PBBKB pada semester I hanya tercapai Rp 992.429.852.850.000. Padahal target APBD murni sebesar Rp 2.350 triliun. Namun berdasarkan paparan dari Pertamina, penjualan BBM semester I 2016 volumenya naik 6,5 persen dibanding periode sama tahun 2015. "Dalam P-APBD Jatim 2016 target PAD dari PBBKB dipatok sebesar Rp 1.9 triliun itu memang sudah cukup maksimal tapi ,saya kira masih bisa dioptimalkan," ujarnya. Kabid Pajak Dispenda Jatim, Aris Sunarya mengatakan, target PAD yang dipatok dalam P-APBD Jatim 2016 itu sudah maksimal. Alasannya, kondisi perekonomian belum stabil  sehingga tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru juga mengalami penurunan 30-40 persen dibanding tahun 2015. Pertimbangan lainnya, kata Aris kendaraan bermotor baru yang terjual didominasi jenis LCGC (Low Cost Green Car/mobil murah ramah lingkungan) sehingga BBNKN-nya juga murah. Penerimaan PAD dari BBNKB tahun 2016 ia prediksi sebesar Rp 3.322.835.330.515 tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dan prinsip kehati-hatian sehingga dipatok hanya Rp 3,3 triliun. Sementara menyangkut turunnya PAD dari PBBKB, Aris menegaskan bahwa pada semester I tahun 2016 harga BBM mengalami fluktuatif hingga 4 kali, yaitu pada 5 Januari, 1 Maret, 1 April dan 15 Mei. Namun pada semester II tahun 2016 harga BBM stabil sehingga target PAD pada APBD murni juga harus disesuaikan karena grafiknya itu dari tinggi lalu menurun dan stabil. Semester I realisasi penerimaan PAD dari PBBKB hanya sebesar Rp 992 miliar sehingga dalam P-APBD Jatim 2016 dipatok sebesar Rp 1,9 triliun itu sudah maksimal dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti ketidakstabilan harga minyak dunia dan penurunan daya beli kendaraan bermotor. Potensi PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 5 triliyun. Begitu juga dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp 29 miliar dan Pajak Rokok sebesar Rp 1,7 triliun. "Untuk memaksimalkan penerimaan PKB, kami sampai membuat layanan unggulan siang dan malam dengan mobil keliling serta pencairan tunggakan PKB klasternya dinaikkan. Ini sudah upaya yang maksimal, sehingga tidak mungkin kami bisa memenuhi target PAD seperti APBD murni," pungkas Aris Sunarya. (pca)