Jatim Newsroom– Guna meingkatkan minat peternak dalam mengembangkan budidaya sapi lokal, kiniKementerian Pertanian (Kemtan) tengah mewacanakan pemberian bunga rendah. Bungan diberikan sekitar4 persen untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau lebih rendah dari pinjaman saat ini yang masihdikenai bunga 9 persen. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kemtan, Fini Murfiani mengatakan, wacana ini khususuntuk peternak sapi yang melakukan pembibitan. Ia mengaku optimistis pinjaman bungan rendah itu dapatmendorong minat peternak melakukan pembibitan sapi lokal. Namun, kata dia, dalam wacana ini masihsebatas gagasan yang akan diperjuangkan Kemtan agar disetujui Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Kami mengusulkan agar bunga 4 persen ini dengan plafon Rp 2 miliar dan tenor tiga tahun, atau selamamasa pembibitan sapi hingga siap dijual ke pasar,” jelasnya. Menurutnya, pembibitan sapi mebutuhkan waktu lama selama tiga tahun. Oleh karena itu, membutuhkan modal yang besar dan tidak seperti plafon usaha mikro lainnya yang hanya Rp 25 juta atau kredit ritel yang hanya Rp 500 juta. Fini menjelaskan, untuk pengembangbiakan sapi potong, skim pembiayaan yang diajukan oleh Kemtan adalah plafon Rp 2 miliar untuk 30 ekor indukan, sapi potong dengan bunga 3-4 persen per tahun dan grace period tiga tahun. "Pembayaran bunga sejak awal dan pembayaran cicilan pokok pada bulan ke-37," ujarnya. Menurut Fini, kebijakan ini akan direalisasikan ketika Kemkeu sudah menyetujuinya. Dengan program ini, Kemtan optimistis dapat mendorong peningkatkan populasi sapi lokal sehingga dapat mengurangi impor. Selama ini, Indonesia masih bergantung pada impor daging sapi dan sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Dalam upaya pembibitan sapi sampai siap potong hingga kini masih dikeluhkan oleh peternak. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana meminta Kemtan untuk menghitung ulang biaya pembibitan sapi sampai siap potong. Sebab selama ini, kata dia, peternak rakyat tidak pernah melakukan perhitungan bisnis seperti itu. “Pemeliharaan sapi hanya dijadikan tabungan. Jika dihitung secara bisnis, peternak rakyat itu sebenarnya rugi,” kata Teguh. Sebab untuk membibit satu ekor sapi butuh waktu hingga tiga tahun agar bisa mendapatkan hasilnya. Peternak harus mengawinkan sapi setidaknya selama tiga bulan, dan belum tentu langsung berhasil bunting. Setelah bunting, butuh waktu sembilan bulan untuk mengandung. Setelah lahir, anak sapi itu harus dibesarkan selama dua tahun hingga memiliki berat badan rata-rata 200 kilogram (kg) hingga 250 kg untuk sapi lokal, dan 400 kg-500 kg untuk sapi hasil kawin silang. Dalam rentang waktu selama tiga tahun itu, peternak rakyat tidak pernah menghitung berapa persis biaya produksi tersebut. Namun, menurut Teguh, secara kasat mata, ketika sapi dijual seharga Rp 40.000 per kg sapi hidup, maka harganya antara Rp 10 juta-Rp 20 juta per ekor tergantung berat masing-masing sapi. "Secara bisnis ini tidak menguntungkan," paparnya. Oleh karena itu, ia mendesak Kemtan memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah daerah yang melakukan pengembangan sapi. Sebab selama ini, peternak rakyat belum merasakan fungsi dari UPT itu. Padahal, UPT sudah menyedot anggaran APBN. Karena itu, PPSKI mempertanyakan fungsi dari UPT tersebut yang seharusnya bisa menjadi unit percontohan bagi swasta untuk berbisnis sapi. (afr)