Jatim Newsroom - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan obat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Kepala Seksi Pengendalian Perbekalan Kesehatan Kemenkes, Harwanti Nana Andini mengatakan, mutu obat mulai diproduksi hingga berada di tangan pasien harus dipastikan dalam kondisi baik sehingga sembuh sesuai dengan harapan. Untuk itu, pengelolaan obat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai puskesmas menjadi penentu utama. “Instansi farmasi mulai pusat hingga puskemas bertanggungjawab menjamin mutu obat. Mencapai itu diperlukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional dan distribusi obat, dan penyediaan sarana prasarana untuk penyimpanan sepertinya AC, Pallet, Genset, Thermometer dan peralatan lainnya,” kata Nana pada acara Sosialisasi Supply Chain Management Proyek GF Health System Strengthening (HSS) Provinsi Jawa Timur, Selasa (31/1) malam di Surabaya. Ia menjelaskan, kondisi di lapangan menunjukkan kapasitas SDM pengelola obat dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, diperlukan intervensi peningkatan kapasitas dalam manajemen tata kelola obat dan perbekalan kesehatan. Ketersedian obat dengan mutu dan kualitas yang terjamin, aman, tersebar secara merata serta teratur menjadi tujuan bersama. Melalui proyek GF HSS atau penguatan sistem kesehatan, sambungnya, sistem pengelolaan obat (SCM)dapat dikembangkan dengan pola pikir bahwa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit HIV/AIDS, TB dan Malaria (ATM) dapat tercapai. Diantaranya dengan cara meningkatkan manajemen tata kelola obat dan perbekalan kesehatan. Komponen pengelolaan dalam SKN, kata Nana, dikategorikan dalam beberapa sub sistem, salah satunya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, manfaat, mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan, makanan yang beredar, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perlindungan masyarakat dari pengguna yang salah dan penyalahgunaan obat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jatim, One Widyawati mengapresiasi bantuan dari Kemenkes berupa proyek penguatan sistem kesehatan terutama terkait pengelolaan obat. Ia mengakui bahwa instalasi farmasi yang ada di Jawa Timur masih memerlukan perhatian dari Kemenkes agar lebih optimal. “Kami saat ini memang sedang menata instalasi farmasi. Sebelumnya jika mendapat bantuan obat dari pusat kadang langsung dikirim ke Kabupaten/kota. Hal itu karena Jawa Timur masih belum memiliki instalasi farmasi yang memadai. Tahun ini dengan dana Rp 1,1 Miliar instalasi farmasi akan direnovasi sesuai standar,” ungkapnya. Seperti diketahui, Proyek GF Health System Strengthening (HSS) adalah proyek di bidang kesehatan atas kerjasama antara Kemenkes dan Global Fund yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan khususnya di 2 bidang antara lain sistem informasi kesehatan (SIK) dan manajemen tata kelola obat dan perbekalan kesehatan. Proyek ini dilaksanakan di lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Maluku. Dari setiap provinsi akan dipilih 2 kab/kota sebagai lokasi proyek. Dua kabupaten di Jawa Timur yang terpilih adalah Kabupaten Malang dan Tulungagung. (luk)