Jatim Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan sinergisitas lintas sektor dalam penanggulangan bencana, khususnya pada kelompok rentan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. 

Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari, pada tanggal 31 Oktober - 2 November 2023 di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kominfo Jatim), Surabaya. Hadir sekitar 35 orang anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan perwakilan dari setiap bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sebagai pengampu sub urusan bencana. 

“Pengarusutamaan GEDSI perlu kita dukung penuh karena amanah ini dipercayakan kepada Bapak/Ibu untuk memberdayakan dan memberikan fasilitas kepada kelompok rentan dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, Selasa (31/10/2023). 

Benny menerangkan, kegiatan ini juga untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab beberapa tantangan yang masih ada. Mulai dari kesamaan perspektif seluruh perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender, tim penggerak Pokja PUG yang belum optimal, hingga belum memadainya panduan dari pusat. 

“Untuk itu, ketika tim ini ke pusat, perlu menyuarakan kira-kira regulasi apa saja yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Pusat sebagai cantolan regulasi di daerah,” kata Benny.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan dukungannya untuk membantu pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulanan bencana. 

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan bimtek pengarusutamaan GEDSI ini karena kalau ada bencana yang paling rentan adalah perempuan, anak-anak, dan disabilitas,” tutur Sherlita. 

Ia juga mengatakan pihaknya terbuka jika ada data-data seperti peta potensi rawan bencana dan lain-lain yang bisa dimaksukkan ke dalam Open Data dan Open Govt. 

“Kalau ada data GEDSI yang sifatnya terbuka bisa masuk ke Open Data. Kami juga mengembangkan Open Govt. Jadi misal suatu daerah terindikasi jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah anak, peta lokasi rawan bencana, dan lain-lain itu bisa membantu teman-teman menindaklanjuti langkah yang bisa diambil. Kemudian jika ada program Siap Siaga yang perlu dipublikasikan, Kominfo Jatim siap membantu diseminasinya,” terangnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, BPBD Provinsi Jawa Timur, Sriyono mengajak seluruh peserta Bimtek untuk mengoptimalkan perencanaan penanggulangan kebencanaan yang responsif gender dan kelompok rentan lainnya. 

“Itu yang perlu kita bahas bersama, bagaimana kita bisa bersama-sama melindungi kelompok rentan jika terjadi bencana. Terima kasih juga kami sampaikan karena adanya Siap Siaga yang banyak membantu,” jelasnya. 

Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur, Ancilla Bere mengatakan Siap Siaga bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menginisiasi penyusunan sampai pada penetapan dan pemanfaatan Pedoman Pengarusutamaan GEDSI dalam bentuk Buku Pegangan Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana di Jawa Timur.

“Siap Siaga mendukung penuh pemanfaatan pedoman yang kita hasilkan bersama. Bimtek ini pun merupakan tahap awal dari proses pemanfaatan pedoman pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur,” tegasnya. (idc/s)