Jatim Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perhutanan Sosial (PS). Peraturan tersebut awal bulan April ini akan disahkan. Dari PPPS ini maka sekitar 1,1 juta hektare hutan di Jawa Timur yang dikelola oleh Perhutani, 40%-nya akan beralih menjadi are perhutanan sosial.

 

"Proses ini saya sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Divre Perhutani yang baru supaya ketika PP ini turun kita relatif sudah siap melakukan pemetaan daerah mana yang akan menjadi perhutanan sosial," ujar Khofifah Indarparawansa, Gubernur Jatim dalam sambutannya seusai menanda tangani prasasti peresmian Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura Sidoarjo dan Gedung UPT. Pelatihan Pertanian, yang peresmiannya dipusatkan di UPT. Pelatiahn Pertanian di Bedali Lawang Kabupaten Malang, Selasa (30/03).

 

Dijelaskannya, dengan perhutanan sosial ini akan menjadi penguatan pendapatan masyarakat karena warga sekitar hutan berkesempatan mengelola hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

 

Pihaknya, memerintahkan untuk segera dilakukan pemetaan yang nantinya akan dijadikan lahan-lahan untuk ditanami seperti kakao, kopi dan tananman lainnya. Dengan program hutan sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk tananan kakao dan kopi karena kedua komoditas tersebut permintaannya meningkat, persediannya defisit dan tidak mencukupi pasokannya, sehingga hampir impor khususnya kopi meskipun masih ada untuk jenis tertentu.

 

Pemprov Jatim bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember juga telah melakukan perencanaan untuk melakukan penanaman kopi dibeberapi titik daerah dengan ketinggian tertentu dan jenis kopi serta penanaman kakao dengan perencaan luas lahan dan jumlah dana yang disiapakan untuk program peningkatan produksi kopi dan kakao di Jatim.

 

"Bersama Kapuslit Kopi dan Kakao di Jember kita sudah melakukan pembicaraan secara detail untuk melakukan perencanaan penanaman kopi dan kakao termasuk titik lahan ketinggian dan luas tanaman bahkan jumalah uang yag harus disiapakan, kita koordinasikan juga dengan elemen strategis dan produktif di Malang karena bulan April kita menunggu disahkan PP Perhutaan Sosial" katanya.

 

Ia juga mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas inisiasinya dalam acara peresmian gedung fasilitasi baru yang ada untuk dimaksimalkan sehingga bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tidak hanya untuk pertanian tetapi juga peternakan dan perkebunan. (pno)