Jatim Newsroom -  Anggota BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan pihaknya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jatim.  Pemberian opini WTP tersebut merupakan kesepuluh kalinya bagi Jatim mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

“Ini merupakan hasil kerja keras dari gubernur Khofifah atas opini WTP dari BPK RI tersebut,”jelas politisi asal Partai Golkar ini ditemui usai penyerahan BPK di DPRD Jatim, Kamis (27/5/2021).

Dikatakannya, opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya. “ Kami berharap bisa menjadi penyemangat dari gubernur Jatim Khofifah beserta jajarannya untuk lebih baik lagi, terlebih disaat pandemi Covid-19 ini,”jelasnya.

Soal catatan dari BPK RI atas temuan dalam opini WTP tersebut, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan DPRD Jatim akan terus mensupport supaya apa yang menjadi catatan BPK RI dalam tahun mendatang tidak terulang kembali.

“Semua harus intropeksi  dimana tidak semuanya tidak memiliki kemampuan  secara administrasi untuk menyelesaikan banyak hal. Kerjasama yang baik antar lembaga perlu sekali dan perlu diingat bahwa Raihan opini WTP tersebut merupakan  hasil kinerja bersama antara eksekutif dan legislative,”pungkasnya.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan BPK.  Menurutnya ada hal yang tidak disampaikan yakni terkait hutang yang biasa disebut tuntutan ganti rugi (TGR). "Jadi ini misalkan saya mendapatkan honorarium Rp 5000 tapi sebenarnya tarif saya hanya Rp 4500. Artinya ada kelebihan bayar Rp 500 rupiah meskipun saya tidak ada niat untuk mark up,  jika Rp 500 yang kita terima setiap bulan dan selama setahun ini harus kita kembalikan ke kas negara," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengaku kerepotan ketika diminta untuk menindak lanjuti,  pasalnya banyak anggota DPRD Jatim yang sudah tidak lagi menjabat dan tidak merasa hutang.  Sehingga banyak yang tidak dibayar.  "Tindak lanjut yang kami lakukan adalah dengan menyurati namun tidak ada realisasi," katanya.

Selain itu menurutnya juga terkait administrasi aset. Jadi misalnya aset digunakan Pemprov Jatim tapi miliknya pusat.  "Contohnya jembatan timbang,  yang merupakan milik pusat.  Sehingga banyak yang mangkrak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang penyajian kewajaran laporan keuangan. Opini tersebut didasarkan pada kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Sementara itu terkait adanya beberapa beberapa temuan yang masih ada diantaranya terkait belanja hibah, diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti,” jelasnya di Surabaya, Kamis (27/5/2021). (Pca)