Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai, keputusan pemerintah pusat kembali melarang mudik pada Lebaran tahun 2021merupakan kebijakan yang penuh pertimbangan.

 

Seperti diketahui, saat ini kasus penyebaran Covid-19 di Jatim mulai melandai. karena itu, gubernur meminta masyarakat menjaga tren yang baik ini,  salah satunya dengan melaksanakan imbauan pemerintah.

 

"Jadi gini kita pada posisi menjaga suasana yang mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-nya juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," kata G

gubernur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/3/2021).

 

Gubernur menilai,  kebijakan pemerintah pusat  berdampak langsung ke daerah,  mengingat, selain di Jatim, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia juga semakin melandai.

 

"Kita juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke daerah dengan pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah melandai ini semuanya bisa terproteksi," harapnya.

 

Sementara itu, melalui Menko PMK Muhadjir Effendy, pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Larangan ini berlaku pada 6-17 Mei 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat.

 

"Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3/2021).

 

Muhadjir mengatakan, larangan ini berlaku pada 6-17 Mei 2021. Seluruh kementerian dan lembaga akan melakukan komunikasi publik yang baik tentang peniadaan mudik ini.

 

"Masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar mendesak dan perlu," tuturnya. (hjr)