Jatim Newsroom- Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf menyetujui upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Namun demikian, perlu dipertimbangkan masa kerja dari pada buruh tersebut untuk mendapatkan gaji yang sesuai.

“Setiap tahun pak gubernur menetapkan dan memutuskan UMK dengan tujuan buruh sejahtera dan daya belinya terjaga. Namun disaat yang sama pengusaha juga sanggup menjalankan usahanya dengan baik, sehingga tidak ada yang dirugikan,” kata Gus Ipul saat memberikan penjelasan kepada perwakilan buruh yang berunjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (19/11) siang.

Menurutnya, ekonomi Jatim dan dunia sedang tidak membaik, oleh karenanya dibutuhkan kearifan dan pengertian bersama. Dalam waktu dua hari ke depan, pak gubernur bersama perwakilan buruh akan merumuskan aspirasi buruh yang telah disampaikan dalam pertemuan.

“Buruh yang unjuk rasa ini minta kepada gubernur dalam menentukan UMK tidak menggunakan PP 78/2015 seperti yang telah dilakukan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Nantinya dalam penentuannya, kami akan mendengarkan dari pihak Apindo dan Dewan Pengupahan serta melihat ekonomi secara makro,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, aksi unjuk rasa buruh yang tergabung Sapujagat (Persatuan Pekerja/buruh Jawa Timur Menggugat) menuntut kepada Gubernur Jawa Timur agar menetapkan UMK Tahun 2016 sebesar daerah Ring I (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto minimal Rp. 3.200.000, daerah diluar ring I minimal kenaikan UMK 2016 sebesar Rp. 1.000.000 dari UMK tahun 2015. Serta menuntut Gubernur Jatim agar segera mengesahkan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Jatim.

Salah satu perwakilan buruh, Soim mengatakan, pihaknya tetap menolak PP 78/2015 sehingga kenaikan UMK 2016 berdasarkan hasil survey dan peningkatan komponen kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebab, dalam analisis pekerja, keluarnya PP 78 tersebut melanggar konstitusi yang berlaku. (put)