Jatim Newsroom- Gubernur Jatim, H Soekarwo mengusulkan perubahan dua Perda (Peraturan Daerah) ke DPRD Jatim, Dua perda yakni Perda No 3/2014 tentang RPJMD Jatim 2014-2019 dan perubahan ketiga Perda No 8/2013 tentang Penyertaan Modal.

"Perubahan perda RPJMD Jatim 2014-2019 ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban untuk menyesuaikan dengan Nawacita pusat agar bisa sinergi dengan daerah. Untuk Perda Penyertaan Modal juga perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global," kata Soekarwo saat rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Kamis (9/2).

Ia menjelaskan, usulan perubahan dua perda tersebut telah diajukan sejak 30 Januari 2017. Usai diparipurnakan, ia berharap ada diskusi lebih lanjut dengan Pansus (Panitia Khusus) DPRD Jatim untuk membahas substansi penambahan atau penghapusan. "Penyusunan ini perlu dilakukan bersama secara komprehensif untuk mengoptimalkan pembangunan. Ini sesuai amanat konstitusi untuk bisa bersama legislatif menyusun perubahan perda," jelasnya.

Ia menjelaskan, perubahan Perda RPJMD menjadi pedoman pembangunan Jatim selama lima tahun. Hal itu terkait strategi arah kebijakan hingga pendanaan dan inidikator kinerja daerah yang tercantum dalam visi misi Pemprov Jatim," tuturnya.

Untuk perubahan Perda Penanaman Modal, menyesuaikan dengan perlambatan perekonomian global. "Perlambatan perekonomian Amerika, Jepang, dan Uni Eropa sebesar  0,5 persen sangat memengaruhi perekonomian negara berkembang," ujarnya.

Selain itu, adanya keterbatasan fiskal daerah juga mendorong efisiensi dan efektivitas manajemen dalam meningatkan pendapatan daerah. "Keterbatasan APBD dan APBN membutuhkan inovasi dari sektor lain. Untuk itu dalam perubahan Perda Penanaman Modal bisa diperkuat kerjasama pemerintah dengan BUMD," pungkasnya. (afr)