Jatim Newsroom- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan 2 point penting kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim saat mengunjungi kantor Disnakertrans Jatim, Senin (17/5/2021). Dua point penting tersebut yaitu masalah mengawal realisasi THR keagamaan dan soal Pekerja Migran Indonesia.  

Gubernur perempuan pertama Jatim ini menjelaskan, tugas Disnakertrans Jatim pada Hari Raya mengawal realisasi THR keagamaan. Realisasi THR Kegamaan pada dasarnya ada 55 desk yang sudah disiapkan. Dari 55 desk terdapat 324 konsultasi/pengaduan. Mulai besuk akan mulai dikomunikasikan dengan yang mengadukan apakah dengan dewan pengupahan atau dari Pengusaha, agar semua berjalan dengan baik dan kondusif.

"Kami menyampaikan terima kasih pada seluruh teman-teman buruh teman-teman serikat pekerja dan semuanya bisa membangun komunikasi dengan sangat baik dengan memahami suasana hari ini dan terima kasih dengan para pengusaha yang sudah berupaya 1,64% yang mencicil dengan alasan agar tidak mudik, ini nantinya akan di komunikasikan dengan Kadisnakertrans Jatim," ujar Khofifah.

Point 2, tambah Khofifah,  yaitu tentang Pekerja Migrant Indonesia (PMI) semua sudah diatur dengan baik. Adanya kepulangan yang cukup signifikan di tahun 2021 ini, banyak terkait dengan kondisi dampak covid 19 di masing-masing negara dimana saudara-saudara kita bekerja.

Sedangkan PMI yang terbanyak kembali ke daerah asalnya yaitu Sampang, Bangkalan dan Pamekasan. Kita bisa membangun pemetaan bersama untuk bisa melakukan antisipasi secara strategis bagaimana lapangan kerja bisa diantisipasi oleh masing-masing kabupaten yang warganya cukup banyak kembali kerja di luar negeri. Pemetaan ini menjadi penting supaya focus penanganannya bisa terkawal.

Sementara itu Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan, peningkatan pekerja migrant dari tahun ke tahun semakin banyak. Penempatannya setiap tahun berkembang dan pada 2020, Jatim hanya mampu mengirim tenaga kerja 37.000, karena situasi di luar negeri pandemic covid 19 sehingga ini cukup berpengaruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Sebenarnya yang mau kontrak cukup banyak, kalau biasanya bisa mencapai 63.000  pekerja migrant, sedangkan yang bekerja hanya 37.000 maka hampir 25.000 pekerja migrant tidak bisa berangkat bekerja ke luar negeri dan menjadi beban bagi pemerintah Provinsi jatim sehingga menambah pengangguran," jelas Himawan.

Kalau pada 2020 tidak terjadi pandemic covid 19, Pekerja Migran Indonesia asal Jatim bisa melampaui 70.000 yang berangkat ke luar negeri dan itu yang resmi tercatat, dan yang tidak resmi tidak tercatat hampir 2 kali lipat dari yang terdaftar.

Sementara data pemulangan PMI sebenarnya dalam kondisi habis kontrak, dari tahun ke tahun pemulangan meningkat. Keberadaan shelter diharapkan mampu membantu PMI bila mereka kebingungan ketika hendak pulang kampung. Pembangunan shelter di Bandara Juanda tersebut semata untuk memastikan para PMI bisa pulang dengan aman dan selamat.

"Kami berterima kasih pada Kepala Dinas Perhubungan Prov Jatim yang melayani kepulangan PMI dengan Bis dan Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim yang melayani kesehatan bagi PMI yang baru datang dari PMI Jatim dan yang paling banyak PMI yaitu daerah Madura mereka dari Negara Singapura dan Malaysia,” ujar Himawan (her/n)