Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyetujui dan mendukung dibentuknya panitia Khusus (Pansus) pertambangan liar di Jatim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

            "Pansus Itu bagus untuk kanalisasi permasalahan. Tapi jangan distop semuanya sebab nanti tidak ada pembangunan. Padahal di satu pihak pemerintah mendorong penyerapan anggaran. Kalau tidak ada pembangunan pengangguran akan semakin meningkat," ujar Gubernur Jatim, H Soekarwo ditemui usai sidang paripurna Nota Penjelasan RAPBD 2016 di DPRD Jatim, Senin (5/10)

Ia juga mengibaratkan kasus penambangan pasir ilegal itu seperti ada tikus masuk rumah ya harus dicari dan ditangkap bukan malah rumahnya yang dibakar. "Intinya untuk penegakan hukum, yang memenuhi syarat ya silahkan meneruskan. Pokoknya harus sesuai aturan perundangan," tegasnya.

Pakde Karwo sapaan akrbanya Gubernur Jatim Soekarwo ini dengan adanya pansus tersebut akan melahirkan kebijakan yang bisa jadi acuan untuk membuat kebijakan baru untuk pertambangan  "Yang penting penegakan hukum harus tegas kalau ada acuannya," jelasnya.

Soal penutupan semua penambangan  di Jatim, Soekarwo mengaku tidak semuanya ditutup. "Kalau ditutup perekonomian bisa mati. Lagipula tidak mungkin karena banyak tambang juga yang punya ijinnya.Tinggal memilah saja," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Freddy Poernomo mengatakan, usulan pansus dilakukan agar tragedi kekerasan tidak lagi terjadi. Untuk itu, pansus nanti didorong melakukan pendataan terhadap seluruh tambang baik legal maupun ilegal yang berada di Jawa Timur. “Harus ada pendataan, pansus didorong melakukan kerjanya. Sehingga masalah tambang di Lumajang tidak terjadi lagi dan tambang juga bisa dikelola dengan benar," ujar Freddy.

Sementara itu, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Umar Basor mengatakan sepakat dengan pembentukan Pansus Tambang mineral logam di Jatim. Pasalnya, tambang ilegal itu sangat merugikan lingkungan bahkan keuangan negara, khususnya dari pajak dan retribusi tambang galian C. "PAD Lumajang dari pajak galian C (pasir) itu dulunya bisa mencapai Rp.2-Rp.3 miliar / tahun. Tapi tahun 2014 turun drastis menjadi dibawah Rp.100 juta. Ini jelas ada kebocoran akibat ilegal minning," ungkap Umar Basor

Diakui Umar, banyak nuansa politis yang mengakibatkan turunnya PAD Kab Lumajang dari pajak galian C, sehinga menjadi salah kelola dan tidak tertib aturan. Dan aparat pemerintah juga tak berani menindak oknum pelanggar hukum tersebut. "Tim sukses Pilkada ikut bermain di pertambangan pasir. Bahkan kerap menggunakan cara-cara premanisme. Awalnya tambang pasir itu jadi berkah tapi sekarang jadi musibah," ungkapnya.

Ia juga membenarkan bahwa lokasi tambang di Desa Selok Awar Awar itu termasuk tambang galian B yaitu pasir besi. Sedangkan untuk tambang galian C seperti pasir bangunan mayoritas berada di sepanjang sungai yang ada di Lumajang. "Paksa UU Minerba mewajibkan smelter. Penambangan liar kian marak. Jadi polisi harus bisa menemukan siapa penadahnya," harap politisi asli Lumajang. (pca)