Jatim Newsroom- Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo mendukung inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) non tunai melalui mekanisme perbankan. Langkah ini membuat masyarakat penerima bansos dapat menerima dana bantuan utuh tanpa tersentuh pungutan liar (pungli).

"Kerjasama antara Kemensos dan BNI dalam penyaluran Bansos Non Tunai di Jawa Timur sangat tepat, karena mudah dikontrol. Selain itu, juga membuat masyarakat semakin dekat dengan akses perbankan sehingga meningkatkan inklusi keuangan," kata Gubernur yang akrab Pakde Karwo saat Rapat Koordinasi Sinergitas Bansos Non Tunai Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (2/3).

Lebih lanjut, Pakde menjelaskan penyaluran Bansos Non Tunai melalui perbankan membuat penerima bansos mengalami proses belajar. Masyarakat semakin paham penggunaan dana bansos untuk  meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa menuturkan, penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 26 April 2016 tentang Keuangan Inklusi. Pada arahan tersebut Presiden menyampaikan bahwa setiap Bansos dan Subsidi agar disalurkan secara Non Tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

PKH, kata Khofifah, bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai atau non tunai dengan kondisionalitas memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH juga diprioritaskan memperoleh bantuan Rastra/Pangan, PIP (KIP), PBI-JKN (KIS), PMT, Rutilahu dan KUBE, serta program-program bersubsidi lainnya. Diharapakan pada saat yang sama PKH mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Mensos menyebut PKH sejak 2007 telah menyasar bantuan bagi keluarga yang miskin yang memiliki ibu hamil, Balita, Anak SD, SMP, SMA, Disabilitas berat dan Lansia 70 tahun ke atas. "Sampai 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM pada tahun 2016," jelas Menteri asal Surabaya ini.

Ia menambahkan dalam setahun KPM akan menerima bantuan yang disalurkan sebanyak 4 tahap. Untuk awal penyaluran bantuan non tunai, Kemensos melalui  Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) akan menyalurkan bantuan pada sekitar 1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 20 Provinsi dan 68 Kab/Kota untuk penyaluran tahap III dan IV yang rencananya mulai disalurkan pada akhir tahun ini. Tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM penerima non tunai bantuan sosial.

Penyaluran bansos non tunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan memanfaatkan E-Warong KUBE-PKH dan agen Bank Himbara. Untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan social secara integratif holistik, maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM Himbara dengan sistem E-Walet dan tabungan yang terintegrasi. Sistem ini merupakan karya inovatif Himbara bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. (luk)