Jatim Newsroom- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar audiensi dengan mengundang seribu bidan dan guru yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dalam kesempatan ini, Pemprov Jatim menyatakan dukungan agar bidan dan guru PTT dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Mereka (bidan dan guru PTT, red) sudah mengabdi sekian tahun ada yang 14 tahun bahkan 30 tahun. Tapi tidak ada kepastian terkait kesejahteraannya. Makanya, Pemprov Jatim sangat mendukung jika segera diputuskan menjadi PNS,” kata Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf ditemui usai acara audiensi di Sidoarjo, Senin (12/10).

Menurut Gus Ipul, selama ini terdapat skema K1, K2 hingga terakhir Aparatur Sipil Negara (ASN) namun juga tidak ada kejelasan terkait nasib PTT, sehingga diperlukan skenario jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, harus ada kepastian agar dalam proses pengabdian agar tidak lagi terganggu oleh persoalan kesejahteraan.

Gus Ipul menjelaskan, kerja keras dan keikhlasan dalam melayani masyarakat telah ditunjukkan oleh bidan dan guru PTT. Meski hanya mendapatkan gaji Rp 250 ribu, bahkan ada yang Rp 150 ribu per bulan, namun hingga hari ini PTT tetap konsisten terdepan mengajar dan melayani keluhan kesehatan masyarakat. “Kita berusaha meminta Pemerintah Pusat untuk memperhatikan hal ini. Karena efeknya sangat besar untuk masa depan bangsa. Pendidikan dan Kesehatan di kabupaten/kota ujung tombaknya adalah PTT,” jelas Gus Ipul.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan yang menjamin kesejahteraan PTT. Dirinya berharap upaya tersebut dapat menjadi pertimbangan positif Pemerintah Pusat untuk mengambil kebijakan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka yang turut hadir dalam forum ini mengatakan pihaknya terus mendorong Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengangkat Guru dan Bidan PTT menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. “Yang kita butuhkan bukan sekadar apresiasi. Janji kontrak politik Trilayak Jokowi, yang berisi kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi buruh dan pegawai di Indonesia harus diwujudkan mulai tahun 2016,” terangnya.

Ia menambahkan perjuangan mewujudkan kebijakan pro PTT membutuhkan soliditas antar PTT. Di Jawa Timur, pendataan dan konsolidasi PTT, Rieke menyebut akan dipimpin langsung oleh Gus Ipul. “Di Jatim, kita menitipkan perjuangan di bawah komando Wakil Gubernur Jatim. Di Jawa Tengah dibantu Gubernur Ganjar Pranowo. Kita tidak terkotak dan bertemu untuk berjuang bersama demi kesejateraan PTT,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 490 ribu guru PTT dan 42 ribu bidan PTT. Keseluruhan jumlah tersebut menunggu kebijakan pemerintah, tentu harus menunggu payung hukum yang dapat dikeluarkan Presiden atau DPR RI. “Tanpa payung hukum nasib PTT tetap tidak jelas. Makanya di bawah berjuang, di pusat juga berjuang,” tandasnya. (luk)