Jatim Newsroom- DPRD Provinsi Jawa Timur optimis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2020 bakal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jaw Timur Kusnadi, SH, MH  menanggapi agenda penyerahan LHP BPK RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (27/5/2021) besok di ruang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.     

"Kalau saya sih sebagai ketua DPRD Provinsi Jawa Timur berharap dan optimis opini yang diberikan BPK terkait LHP APBD Jawa Timur tahun 2020 adalah WTP seperti tahun-tahun sebelumnya," kata politikus asal PDI Perjuangan, Selasa (25/5/2021).

Optimisme tersebut disebabkan dalam kondisi Pandemi Covid-19, yang memaksa  dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Namun Pemprov Jatim masih bisa on the track. "Pemeriksaan yang dilakukan BKP itu adalah dalam kondisi existing dari anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020," tambah Kusnadi.

Senada, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengaku  tidak tahu bocoran terkait penyerahan LHP BPK RI karena baru akan diserahkan Kamis (27/5) besok, sehingga sebaiknya ditunggu karena ini menyangkut independensi lembaga auditor.

"Saya pikir semua mengharapkan yang terbaik untuk Jawa Timur. Tapi kami belum dapat bocoran. Kalau ada bocoran kami  dikasih tahu lah, sebab kita bukan peramal atau ahli nujum," kelakar politisi humoris ini.

Lebih jauh sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini menjelaskan bahwa LHP BPK itu menyangkut urusannya administratif sistem keuangan sehingga tidak bisa diramal.  "Kalau melihat berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Jatim baik dari sisi kinerja dan perencanaan pembangunan, kita sudah dapat penghargaan beberapa kali, insyaAllah akan mendapatkan opini yang terbaik," harap Sahat.

Selain itu berdasarkan hasil Pansus LKPJ akhir tahun Gubernur Jatim juga bisa diterima dengan baik oleh DPRD Jatim. "Kita berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik saja," imbuhnya. (Pca)