Jatim Newsroom- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) akan memperkuat peranan LKS (Lembaga Kerjasama) tripartit (pengusaha, buruh atau pekerja, dan pemerintah). Penguatan tripatit ini dilakukan dalam menyongsong pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo di Surabaya, Selasa (6/10) mengatakan, LKS Tripartit harus tetap difungsikan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai ketenagakerjaan, misalkan mengenai adanya PHK (pemutusan hubungan kerja).

Di Jatim, jumlah PHK dinilai cukup banyak atau sekitar 7.495 orang dari 336 perusahaan di Jatim. Munculnya PHK itu diantaranya berkaitan dengan habis masa kontrak kerja hingga adanya perusahaan yang tutup.

“Saat ini, kondisi perekonomian sedang melemah. Melihat itu, tak lama akan dikumpulkan pengusaha dan serikat pekerja atau buruh akan diundang bersama Pemprov Jatim untuk menyusun kebijakan bersama Gubernur Jatim dalam upaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan terutama melakukan perlindungan menghadapi MEA di Jatim,” katanya.

Di Jatim, jumlah LKS sudah ada 31 kab/kota dan tinggal 7 kab/kota yang belum membentuk LKS tripartit seperti Sampang, Bangkalan, Trenggalek, Tuban, Kota Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Kediri. Disisi lain, ketenagakerjaan di Jatim juga diperlukan adanya kompetensi dan sertifikasi dalam memperkuat daya saing. Saat ini sudah ada 14 LSP tingkat nasional dan internasional yang merupakan binaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“MEA, terobosan melakukan pelatihan pada tenagakerja yang kena PHK diantaranya menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan produk tenaga kerja, dan kualitas usaha UMKM, juga kemitraan produktivitas,” terangnya.

Menurut Sukardo, adanya pelatihan dan sertifikasi juga harus selalu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu juga ada percepatan melalui pokja provinsi dan kab/kota dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. (ris)