Jatim Newsroom – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Desk Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun 2023. Kegiatan ini diikuti 120 orang perwakilan dari seluruh perangkat daerah Pemprov Jatim. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (21-22/6/2023) di Malang ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024, agar bisa mengevaluasi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi SPBE tahun 2024 mendatang. 

Adapun pembicara dalam kegiatan, yakni dua orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan SDM SPBE Kemen PAN RB, Komagi Dinar Primasta dan Kaleb Sihombing. 

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Kominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni menyampaikan, pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan sudah menjadi keharusan. Maka tidak dapat dipungkiri penggunaan TIK mampu menjadi penghubung kegiatan pemerintahan baik pada administrasi maupun pelayanan publik. 

“Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional yang mengatur pengintegrasian harmonisasi pelaksanaan bisnis data dan informasi, infrastruktur,  TIK, serta keamanan yang menghasilkan layanan nantinya yang berupa aplikasi,” jelas Fadlil. 

Oleh karena itu, Fadlil menjelaskan, Diskominfo Jatim bersama dengan perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim lainnya mencoba untuk mencari praktik terbaik yang ada di pusat untuk dilakukan di Pemprov Jatim. 

“Arsitektur SPBE Nasional ini menjadi panduan bagi pengembangan TIK baik di instansi pusat dan pemerintah daerah maupun pengembangan TIK secara nasional sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Nah, untuk mendukung pemerintah nasional, dengan ini Pemprov Jatim juga menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemprov Jatim Tahun 2023 – 2024,” terangnya. 

Fadlil mengungkapkan, hasil kegiatan ini nanti akan diketahui peta rencana SPBE di Jawa Timur. “Kita akan mengetahui road map dari SPBE di Jawa Timur secara global. Dan mengetahui tahun ini OPD Pemprov Jatim melaksanakan TIK seperti apa.  Selain itu, kita juga akan mengetahui belanja atau kegiatan yang ada di OPD tahun 2024 mendatang,” ungkap Fadlil. 

Melalui kegiatan ini, Fadlil berharap, ke depan dapat diketahui program maupun kegiatan perangkat daerah di Pemprov Jatim yang sudah digitalisasi. “Dan dengan kegiatan ini semoga dapat tercipta efisiensi belanja TIK yang ada di Pemprov Jatim. Sehingga selanjutnya kita bisa mencoba selaras dengan apa yang dikerjakan oleh perangkat daerah terhadap visi misi Gubernur Jawa Timur,” harapnya. 

Sementara itu, hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan ini, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan SDM SPBE Kemen PAN RB, Komagi Dinar Primasta menjelaskan, pokok bahasan penting dalam kegiatan ini ialah arsitektur dan peta rencana SPBE. 

“Sesuai dengan namanya kalau dibayangkan kan rancang bangun, desain. Nah itulah kita merancang bagaimana suatu tata kelola pemerintahan yang akan dilaksanakan secara elektronik. Yang kita mulai dari tata kelola pemerintahannya sehingga bisa dibenahi agar lebih baik, efektif, efisien, yang didukung dengan elektronik,” kata Agi begitu panggilannya. 

Dengan adanya arsitektur SPBE terebut, lanjut Agi, ke depan bisa mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menjalankan tata kelola pemerintahan secara elektronik. “Dan yang kedua ketika sudah punya ketetapan arsitektur SPBE-nya secara berkelanjutan arsitektur itu ada perkembangan sehingga perlu di review lalu dilakukan,” ujar Agi. 

Sedangkan, pembicara lainnya yang turut hadir, seorang yang juga Pejabat Fungsional Analis Kebijakan SDM SPBE Kemen PAN RB, Kaleb Sihombing menerangkan, penerapan arsitektur SPBE untuk keterpaduan layanan nasional secara konseptual itu, lebih dahulu harus menekankan pada titik bahwa SPBE itu harus diintegrasikan sehingga selaras antara proses bisnis layanan dengan dukungan TIK-nya. 

“Dengan penjelasan melalui instrumen arsitektur SPBE kita menuju pemerintahan yang lebih terintegrasi. Agar tidak muncul banyak aplikasi yang dibuat, terlebih dahulu kita mulai dengan menyusun arsitektur SPBE as-is atau menggambarkan kondisi existing kita saat ini, berapa jumlah aplikasi kita, apa saja fungsi aplikasi tersebut dengan lima domain lainnya seperti proses bisnis, layanan, data dan informasi infrastruktur serta keamanan informasi,” tutur Kaleb. 

Kaleb menambahkan, untuk itu harus mengetahui dulu kondisi domain tersebut supaya bisa tahu ke depan arsitektur SPBE to be atau targetnya yang mau disederhanakan. “Sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan terlalu banyak aplikasi, menghafal terlalu banyak password di kepalanya, dan menginput berulang kali data. Dengan begitu ke depan dapat memudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tambahnya. (vin/s)