Jatim Newsroom – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim) menggelar pertemuan pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), di Surabaya, Selasa (18/7/2023). Pertemuan tersebut diadakan, untuk  melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan lintas sektor terhadap kesehatan jiwa masyarakat.

Peserta yang mengikuti pertemuan berjumlah 60 orang, terdiri dari Perwakilan anggota Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lintas program atau sektor terkait, perguruan tinggi atau akademisi, serta organisasi profesi. Pertemuan ini juga mendatangkan beberapa narasumber yang berasal dari, Tenaga Ahli DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, Tim Penggerak PKK Jawa Timur, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. 

Mewakili Kepala Dinkes Jatim dr. Erwin Astha Triyono, pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jatim, Inna Mahanani. Ia menyampaikan, pertemuan ini untuk menyusun pembentukan TPKJM Jawa Timur yang terdiri dari berbagai lintas sektor terkait dalam menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat. 

“Pertemuan ini untuk membentuk secara sempurna TPKJMD Jawa Timur, sebagai forum koordinasi dalam menangani masalah kesehatan jiwa pada masyarakat di Jawa Timur. Di mana anggotanya terdiri dari OPD, organisasi massa, organisasi profesi, Polri, TNI, dan semua unsur yang bisa membantu dan mendukung permasalahan penanganan kesehatan jiwa masyarakat,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dalam sambutannya Mahanani menerangkan, pertemuan yang mendatangkan beberapa narasumber ini akan membahas tentang kesehatan mental masyarakat. Karena ternyata ditemukan masyarakat sangat berisiko mengalami masalah kejiwaan, atau dikenal dengan istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

“Artinya tidak menutup kemungkinan manusia akan mengalami masalah kejiwaan. Karena sebetulnya ada faktor risiko yang sehari-hari kita temui. Maka, kita semua juga berisiko menjadi ODMK sebelum nanti ada lagi yang namanya ODGJ. ODGJ itu awalnya, dari masyarakat kita yang sebelumnya tidak tertangani dengan baik. Mungkin pada saat mereka ODMK, ini kebanyakan belum terdiagnosa secara pasti, dan itu kalau terus bergejala, kemungkinan akan jadi lebih parah lagi,” terang Mahanani.

Untuk masalah kesehatan jiwa yang terjadi di masyarakat ini, Mahanani mengungkapkan, bahwa TPKJM nantinya lebih mengarah ke pencegahan gangguan kesehatan jiwa pada masyarakat secara promotif dan preventif. 

“Mudah-mudahan anda sekalian dapat memahami secara utuh kesehatan jiwa itu seperti apa. Jadi, kalau mendengar kesehatan jiwa itu, tidak hanya terbayang orang yang berada di rumah sakit jiwa saja. Tetapi sebenarnya, kesehatan jiwa itu berisiko pada kita semua. Karena disebabkan oleh depresi maupun stress yang mengarah ke permasalahan kesehatan jiwa,” ungkapnya.

Setelah pemetaan kesehatan jiwa, Mahanani mengatakan, terdapat forum yang bernama Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat. “Di pusat sudah ada yang namanya Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat yang anggotanya lintas sektor. Kemudian tingkat provinsi, ada Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat, dan di tingkat Kabupaten/Kota, yang nantinya berhubungan langsung dengan masyarakat itu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat,” kata Mahanani. 

Mahanani membeberkan, sebenarnya TPKJMD Jawa Timur itu sudah ada sejak tahun 2020 yang lalu. Dikatakannya, melalui pertemuan ini nanti ada revitalisasi dari TPKJM sebelumnya. 

“Kami akan mendiskusikan SK yang nantinya akan ditandangani oleh Ibu Gubernur, di mana akan melibatkan semua unsur yang kami undang pada hari ini. Sehingga TPKJM, benar-benar menjadi forum kita untuk berkoordinasi,” bebernya. 

Setelah pertemuan ini, Mahanani mengatakan, Dinkes Jatim akan menyerahkan rancangan pembentukan TPKJM Jawa Timur kepada Biro Hukum Pemprov Jatim supaya segera disahkan dan ditanda tangani Gubernur Jawa Timur. 

“Nanti kita akan melakukan pertemuan koordinasi lebih lanjut untuk implementasi tim ini. Lalu setelah disahkan, kita sosialisasikan supaya mereka masing-masing anggota TPKJM, bisa berperan sesuai Tupoksinya. Sehingga, TPKJM lebih implementatif tidak  sekedar SK saja, semuanya berperan secara langsung untuk mengimplementasikannya. Dan kami Dinas Kesehatan sebagai Ketua TPKJM ini akan mengoordinasikannya secara rutin,” kata Mahanani. 

Mahanani  berharap, dengan dibentuknya TPKJM Jawa Timur nanti semoga semua unsur ataupun anggota timnya turut memiliki rasa tanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan jiwa yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut, guna bersama-sama menyelesaikan permasalahan kesehatan jiwa dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

“Kami dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri perlu dukungan lintas sektor. Sehingga harapan ke depan tentang Indonesia sehat ini benar-benar tercapai. Bahwa, sehat itu tidak hanya fisiknya, melainkan juga kondisi jiwa, mental dan sosial yang sehat,” pungkasnya. (vin/s) 

#dinas kesehatan #Dinkes Jatim #TPKJM #kesehatan jiwa #Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat