Jatim Newsroom - Jumlah Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Jawa Timur yang sudah terbentuk sebanyak 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Gresik. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Achmad Fadlil Chusni, yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin dalam acara pembukaan bimbingan teknis Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Sektor Pemerintah Daerah Tahun 2023, di Surabaya, Selasa (23/5/2023). 

Kegiatan bimtek yang diinisiasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini dilaksanakan di Surabaya, selama 3 (tiga) hari, tanggal 23-25 Mei 2023. 

BSSN mengundang lebih kurang 160 peserta baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dan akan membentuk CSIRT. Sejumlah materi yang akan disampaikan dalam bimtek ini antara lain prosedur penanganan insiden, identifikasi dan analisis insiden, pengenalan tools penanganan insiden, hingga pembuatan laporan penanganan insiden. 

Fadlil menerangkan, keamanan siber memiliki konsep yang lebih luas. Dari sisi pengamanan aset, keamanan informasi berada dalam lingkup menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, baik yang bersifat digital maupun non-digital. 

"Termasuk di dalamnya catatan-catatan kertas nota dinas rahasia, dokumen kertas rahasia perusahaan, riwayat kesehatan, bahkan mungkin print out ATM. Pentingnya keamanan informasi dilihat dari nilai informasi tersebut," katanya. 

Keamanan siber, lanjutnya, tidak hanya mengamankan informasi yang bersifat digital, tapi juga aset-aset siber seperti uang digital, infrastruktur informasi vital (seperti jaringan telekomunikasi, satelit, perbankan, dan listrik), dan keamanan negara.

"Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan serangan siber sebanyak 50 serangan dan semua telah ditangani, mayoritas serangan berupa web defacement," tuturnya. 

Ia pun berharap peserta bimtek ini memperhatikan materi dari para narasumber terhadap insiden siber di instansi masing-masing. 

"Diharapkan dengan materi tersebut dapat membuka kesadaran pihak-pihak instansi pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber serta pengelola sistem informasi layanan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengonsolidasikan standar perlindungan, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber pada sektor pemerintah," jelasnya. 

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN, Sulistyo; Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, BSSN, Hasto Prastowo; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi; dan seluruh pemangku kepentingan terkait. (idc/s)