Jatim Newsroom - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 layak dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Hartoyo di rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (11/10) mengatakan, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut pihaknya mengingatkan kembali Gubernur Jatim agar segera menetapkan atau menyelesaikan terkait dengan susunan organisasi perangkat daerah, mengingat pembahasan APBD tahun 2017 yang akan dilaksanakan oleh komisi - komisi nanti akan didasarkan pada dokumen RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.

"Dengan adanya percepatan penyelesaian struktur organisasi, diharapkan agar dalam hearing dengan komisi  nanti pejabat SKPD yang berwenang dapat menjelaskan secara detail dan rinci anggaran serta program yang menjadi tupoksinya," ujar Hartoyo.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada komisi C juga mencermati betul potensi-potensi pendapatan baik dana perimbangan dari pusat, begitu juga mengawal soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Untuk itu hendaknya komisi C segera melakukan pembahasan maupun konsultasi dengan pihak-pihak terkait atas potensi pendapatan daerah ini," ujarnya.

Selain itu pihaknya menyampaikan terkait penurunan pendapat daerah pada sisi belanja daerah sebesar Rp 789 miliar lebih, pihak Banggar meminta kepada komisi - komisi agar melakukan pembahasan dengan cermat dan tepat atas pos-pos anggaran belanja yang ada pada SKPD sebagaimana tertuang dalam RAPBD 2017.

"Apabila dikomisi menemukan Belanja daerah atau anggaran yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, maka komisi - komisi memberi pertimbangan kepada tim anggaran pemprov Jatim melalui mitra kerjanya masing - masing, sehingga nanti akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPRD Jatim," ujarnya. (Pca)