Jatim Newsroom - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016 layak dilanjutkan pembahasannya oleh komisi dan Fraksi - Fraksi di DPRD Jatim.

Juru bicara Banggar DPRD Jatim, SW Nugroho saat menyampaikan Laporan Banggar di Rapat Paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/8) mengatakan, sebelum ada pembahasan lebih lanjut, pihaknya menyampaikan beberapa catatan yaitu, pertama Badan Anggaran prihatin atas defisit anggaran yang terjadi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, sehingga yang menjadi permasalahan utama adalah mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran tersebut, yakni apakah diperoleh dari dana pinjaman, penjualan aset daerah yang dipisahkan atau ditutup dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Kedua, terhadap kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dalam Nota Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Dana Cadangan estimasi kebutuhan dianggarkan sebesar Rp 600 miliar yaitu Tahun 2015 dianggarkan sebesar 0 rupiah, Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 400 miliar dan Tahun 2017 dianggarkan Rp 200 miliar. Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada Komisi A (Pemerintahan) agar segera memberi masukan mengenai kepastian kebutuhan Pilgub tersebut senyampang masih dlakukan pembahasan Raperda tentang dana cadangan dan akan ditetapkan sebelum Perubahan APBD 2016 disetujui bersama.

Ketiga, kepada komisi komisi agar mencermati program-program yang ada di SKPD mitra kerjanya, sehingga anggaran yang direncanakan memang betul-betul untuk menunjang target kinerja Pemerintahan.

Keempat, Badan Anggaran meminta kepada eksekutif, bahwa pada saat hearing pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Komisi -  Komisi nanti agar para SKPD betul - betul memahami dan menjelaskan program-programnya, sehingga tidak terkesan melempar tangan. "Dengan adanya masukan ini kami berharap PAPBD 2016 nanti diprioritaskan untuk program kesejahteraan Rakyat di Jatim,"ujarnya.

Moh Eksan, anggota DPRD Jatim juga menyayangkan efisiensi yang dilakukan Gubernur ternyata masuk ke pos urusan wajib, seperti pendidikan. "Harusnya efisiensi itu ada di pos urusan pilihan. Kami khawatir kalau pos urusan wajib dikepras bisa berdampak pada pelayanan dasar," ungkapnya.

Ia juga mengkritisi peningkatan alokasi Biro Admnistrasi Kerjasama yang mencapai Rp 9,6 miliar hanya untuk fasilitasi kerjasama daerah dengan luar negeri. "Kunjungan tersebut orientasinya harus jelas, yaitu menarik investasi, menambah jaringan dan meningkatkan pertumbuhan serta membuka lapangan kerja," pinta Eksan.

Menurut Eksan, di era keterbukaan seperti sekarang, semua negara harus bersaing memenangkan persaingan global. Karena itu, semua negara harus terbuka dan membangun jaringan sebanyak-banyaknya. "Industri di Jatim itu sebagian besar bahannya masih impor, dan hasil produksi Jatim juga di ekspor ke beberapa negara, karena itu, Jatim juga perlu memperbanyak jaringan ke luar negeri," imbuhnya. (pca)