Partisipasi unit BLK tersebut untuk mewujudkan program bantuan pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi bagi calon PMI Asal Jatim. Masih ada tambahan 190 orang PMI yang akan dilatih di semester 2 di 2021.  Hal ini dikatakan Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, Senin (13/9/2021). 

Bagi pemerintah daerah, dengan hadirnya UU 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),  dipasal 38  telah mengamanatkan dan telah hadir  Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) sebagai bagian upaya mewujudkan pelindungan adminitrasi yang efektifitas, efisiensi dan transparansi serta peningkatan kualitas pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia. 

Selain itu, pasal 40 tentang kewajiban pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah dan/ atau swasta yang terakreditasi. 

Aktivitas pelatihan yang dilakukan di 10 BLK Pemprov Jatim ditujukan untuk jabatan Domestic Worker maupun Skill Worker. Kendala program yang dilaksanakan saat pandemi covid-19 ini selain negara tujuan kerja favorit PMI asal Jatim masih tutup dan dampak Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap pelaksanaan pelatihan di BLK.

Namun demikian, apapun kondisi dan kendala di lapangan, amanat yang strategis menjadi fokus intervensi pemprov jatim berada di pasal 5 UU 18 tahun 2017 yang mengamanatkan setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki kompetensi.

Untuk itu, sebagai bentuk hadirnya negara, peningkatan ketrampilan merupakan wujud pelindungan diri terbaik dimulai sebelum berangkat bekerja baik dari aspek adminitrasi maupun teknis. "Disinilah segalanya bermula, selamat bekerja para pekerja global," pungkas Himawan