Jatim Newsroom- Proses rekapitulasi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah selesai, Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur berharap hasil pemilukada serentak di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan selama 2 hari (16-17 Desember) berlangsung aman dan terkendali.

Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam ditemui di KPU Jatim, Rabu (16/12) berharap semua pihak terkait baik pasangan calon, parpol pengusung maupun masyarakat pendukung hingga aparat keamanan bisa menjaga kondisi yang sudah kondusif agar proses pemilukada serentak berjalan sesuai tahapan yang ada,

Menurut Anam, dari 19 kabupaten/kota yang menggelar Pemilukada serentak, sejak Minggu (13/12) sudah merampungkan rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK). Misalnya, di Lamongan 27 kecamatan sudah selesai. Kota Blitar  3 kecamatan, Malang 33 kecamatan, Ponorogo 21 kecamatan, Pacitan 12 kecamatan.

Kemudian Blitar 22 kecamatan, Sumenep 27 kecamatan, Mojokerto 18 Kecamatan, Kota Pasuruan 4 kecamatan, Trenggalek 14 kecamatan, Jember 31 kecamatan, Kediri 26 kecamatan, Ngawi 19 kecamatan, Banyuwangi 24 kecamatan, Tuban 20 Kecamatan, Gresik 18 Kecamatan, Situbondo 17 kecamatan, Sidoarjo 18 Kecamatan dan Kota Surabaya 31 kecamatan.

Sedangkan untuk rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 14 daerah melaksanakan pada 16 Desember 2015. Rinciannya, Blitar, Kota Surabaya, Trenggalek, Gresik, Ponorogo, Tuban, Ngawi, Sidoarjo, Kota Blitar, Pacitan, Malang, Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kediri. "Untuk Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lamongan dan Sumenep rekapiltuasinya dilaksanakan Kamis (17/12) besok. Sesuai tahapan, rekap di KPU Kabupaten-Kota dilaksanakan 16-18 Desember," beber mantan komisioner KPU Kota Surabaya.

Pihaknya juga menyarankan kalau dalam proses rekapitulasi terjadi selisih atau perbedaan jumlah, maka baik saksi pasangan calon, panwaslu maupun KPU supaya melakukan pencocokan data. "Jika disepakati terjadi kekeliruan atau salah tulis, ya dibetulkan lalu ditandatangani ketua KPU dan saksi," papar Anam.

Sebaliknya, jika saksi dari pasangan calon ngotot, maka KPU Kab/Kota harus meminta pendapat dari Panwaslu setempat. "Kalau Panwaslu sudah  memerintahkan membuka kotak DAA untuk mencocokkan data tapi masih belum terjadi kesepakatan, maka sebaiknya tulis keberatan tersebut di form DD2 (keberatan saksi) tanpa mengganggu proses rekapitulasi," ujarnya.

Seperti diketahui, pada 9 Desember kemarin, 19 kota dan kabupaten di Jawa Timur menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan  Kabupaten Pacitan(pca)