Jatim Newsroom– Jawa Timur kembali meraih predikat tinggi tingkat nasional seiring kinerja yang bagus dalam memberikan pelayanan publik. Kali ini, Ombudsman memberikan AnugrahPredikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Menurut UUNo 25/2009 kepada Sekdaprov Jatim H Akhmad Sukardi di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (16/12)

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana menuturkan,dari 33 provinsi yang dijadikan sampel penelitian hanya ada tiga provinsi terkategori patuh tinggi terhadap UU pelayanan publik.Dan dari 114 sampel di tingkat kabupaten/kota hanya ada enam kabupaten/kota berada di zona hijau pelayanan publik berstandar pelayanan baik.

Ia menuturkan, penyelenggaraan publik yang baik terjadi apabila semua unit pelayanan telah memenuhi standar pelayanan sesuau amanat UU No 25/2009. Hal tersebut dikarenakan dengan standar pelayanan yang jelas dan diketahui masyarakat maka praktik culas penyimpangan pelayanan publik seperti pungutan liar bisa terminimalisasidan berpotensi hilang dari praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

"Kewajiban pemerintah memenuhi standar pelayanan di semua unit pelayanan publik harus segera dilaksanakan apabila ingin praktik penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik dan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat,"ujarnya.

Menurutnya, perbaikan pelayanan publik melalui pemenuhan standar pelayanan publik kembali menemukan urgensinya bilamana melihat potensi akibat dari ketidakjelasan pelayanan publik. Ekonomi berbiaya tinggi dan hambatan pertumbuhan investasi sudah pasti tak terelakkan. Pencapaian RPJPN, RPJMN dan RKP terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi bakal terhambat. "Oleh karena itu Ombudsman melakukan penelitian kepatuhan pemerintahanpusat dan daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik,"tambahnya

Sekdaprov jatim, H Akhmad Sukardi usai menerima anugrah mengatakan, Jawa Timur sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakatnya. Karena itu, ia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov JawaTimur harus mempunyai inovasi di bidang pelayanan publik.

Menurutnya, inovasi harus dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kunci negara bisa dikatakan maju dan sejahtera adalah apabila pelayanan publiknya bagus dan bisa dirasakan semua masyarakat.

"Jawa Timur memperoleh predikat kepatuhan tinggi karena dianggap telah memenuhi beberapa variabel penilaian diantaranya sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus dan informasi biaya, serta standar pelayanan prosedur dan persyaratan pelayanan," ucapnyamelalui siaran pers Humas Setdaprov.

Oleh karena itu, apabila setiap SKPD diwajibkan memberikan satu inovasi di bidang pelayanan publik,maka kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sehingga secara tidak langsung juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Jawa Timur, terdapat dua provinsi lain yang meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia yakni  Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. (put)