Jatim Newsroom -Setelah melakukan mutasi pejabat eselon II dan III pada Agustus lalu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Senin (2/11) kembali melakukan mutasi dan pelatikan sejumlah pejabat eselon II dan III. Dalam pelantikan ini sebanyak 8 pejabat eselon II dan 21 pejabat eselon III diambil sumpahnya.

Delapan pejabat eselon II yang dilantik, meliputi Restu Kurnia Tjahjani sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) dr Saiful Anwar Malang, Sasongko sebagai Direktur RSU dr Soedono Madiun, Moch Ardi Presetiawan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Supratomo sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Jumadi sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Siti Surahmi sebagai Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Endang Damayanti sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Soetomo Surabaya.

Sementara 21 pejabat eselon III yang dilantik diantaranya, Murdjito sebagai Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan Dinas Perikanan dan Kelautan, Muhammad Gunawan sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan, M Furqon sebagai Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Dinas Sosial, dan Arief Tri Herdjoko sebagai Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepada pejabat yang dilantik, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berpesan beberapa hal, diantaranya agar pejabat yang baru dilantik melanjutkan sejumlah program yang dinilai baik oleh pendahulunya. “Program-program yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat harus didahulukan,” ujarnya.

Secara khusus pada sejumlah Direktur RSU, Soekarwo menyampaikan pesan bahwa saat ini Pemprov Jatim tengah menyusun skema pelayanan rujukan pasien yang berobat pada RSUD. Diskema tersebut juga tengah dibahas proses pembiayaannya yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengalokasian dana APBD. “Yang penting tingkatkan layanan pada masyarakat dengan melakukan sejumlah terobosan,” pintanya.
 
Dana Kredit UMKM Rp 400 Miliar

Terkait adanya perlambatan ekonomi, dalam pidatonya Soekarwo juga menyinggung dana kredit bagi UMKM senilai Rp 400 miliar. Kepada Kepala Dinas yang saat ini juga merangkap jabatan sebagai Pj Bupati pada sejumlah kabupaten, gubernur berpesan agar segera mempersiapkan sejumlah mekanisme pada masing-masing BPR di kabupaten/kota. Karena kredit yang nantinya akan diterima sejumlah UMKM mekanismenya pencairannya melalui BPR setempat.

Soekarwo, menganggap kucuran kredit lunak bagi UMKM sangat dibutuhkan. Karena saat ini UMKM di Jatim tidak kompetitif menyusul kondisi ekonomi global yang melambat. Suku bunga perbankan nasional saat ini mengalami kenaikan. Jadi, mengakibatkan tingginya cost of fund bagi UMKM. Karena itu diperlukan pembiayaan UMKM yang lebih kompetitif, untuk mendorong produk UMKM yang berdaya saing.

Sebelumnya, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim juga telah dilakukan pada, Senin (31/8) lalu di Gedung Negara Grahadi. Saat itu Gubernur Jatim Soekarwo memutasi dan melantik 17 orang pejabat eselon II. Mutasi tersebut merupakan yang terbesar sejak Soekarwo menjabat Gubernur untuk periode kedua kalinya, 12 Pebruari 2014 lalu. Selain pejabat eselon II, pada mutasi tersebut Gubernur juga melantik 24 orang pejabat eselon III. (jal)