Jatim Newsroom - Untuk menyukseskan Jawa Timur Hijau dalam program penanaman 1 Miliar Pohon “One Billion One Trees” (OBIT) pada tahun 2015, Perhutani Mojokerto telah menyiapkan 80 ribu plances bibit tanaman kepada masyarakat dan para pihak di Jawa Timur secara cuma-cuma. Seribu diantaranya telah didistribusikan kepada Kompi Markas Brigif 1 Marinir, Karangpilang, Surabaya.

Administratur Perhutani Mojokerto, Agus Sarwedi, Jumat (30/10) mengatakan, bantuan bibit gratis kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara Perhutani masyarakat dan para pihak dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Bantuan bibit juga ditujukan untuk mendukung upaya penghijauan dan pengkayaan lahan dalam dan luar kawasan hutan di Jawa Timur. “Agar tercipta iklim yang harmonis antara masyarakat, para pihak (stakeholders) Perhutani memanfaatkan potensi sumberdaya hutan yang ada,” katanya.

Komandan Kompi Markas Brigif-1 Mar, Mayor Marinir Supriyadi mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan bibit Trembesi yang sedianya untuk mendukung pelestarian dan penghijauan lingkungan Brigif-1 Mar. “Marinir senantiasa siap membantu Perhutani dalam hal keamanan dan pelestarian hutan,” ujarnya.

Tahun 2014, Perhutani Mojokerto telah salurkan 70 ribu plances bibit tanaman kepada masyarakat dan sejumlah para pihak di Jawa Timur secara cuma-cuma. Dari 100 % bibit yang disediakan pada tahun 2014 untuk pihak ke tiga kini telah habis terdistribusikan. Selain tanaman keras, Jati, Mahoni dan Trembesi, juga disalurkan bibit tanaman buah; Sukun, Kluweh, Nangka, Durian, Jambu serta bibit Rambutan.

Di Mojokerto, implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) tidak hanya penyediaan bibit tanaman untuk masyarakat atau pihak ke tiga saja tetapi dari beberapa komponen diantaranya peningkatan perekonomian desa (kelembagaan, ketenagakerjaan, komunikasi sosial, perawatan situs, sharing produksi), program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), pengembangan hutan rakyat, bantuan sosial dan mekanisme penyelesaian konflik.

Komponen tersebut semua berkaitan dengan masyarakat desa hutan (MDH). Muaranya bertujuan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat sekitar hutan yang meliputi masalah sosial dan budaya, serta keinginan masyarakat terkait dengan adanya pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perusahaan (Perhutani). (jal)