Jatim Newsroom- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengunjungi Dinas Komunikasi dan Infomatika Jatim, Rabu (16/12). Kunjungan bertujuan menambah wawasan dan referensi sebelum menyusun daft pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

Kasubbag Biro Humas Dan Protokol Provinsi Sumsel, Amrullah menilai selama ini Bakohumas yang ada di Jawa Timur berjalan cukup baik, prestasi dan kegiatan pelayanan pada masyarakat sudah terlaksana secara optimal. “Kami ingin belajar banyak hal terkait pembentukan Bakohumas, mulai  hal yang paling dasar hingga proses pelaksanaan program,” terangnya.

Ia menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah terjalinnya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga menjadi sebuah keharusan sebuah pemerintahan memiliki lalu lintas informasi yang efektif agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Pembentukan Bakohumas, Amrullah menargetkan maksimal dapat dilakukan pada Januari 2016. Saat ini, pihaknya sedang merancang draf dan kajian termasuk meminta masukan dari Diskominfo Jatim agar lebih sempurna. Ke depan, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berkunjung kembali ke Jatim untuk menjalin kerjasama Bakohumas.

Sementara itu, Kabid Jaringan Komunikasi Diskominfo Jatim, Ambar Sulistyorini mengapresiasi atas niat baik Pemprov Sumsel yang akan membentuk Bakohumas. Menurut Ambar, pada dasarnya kehumasan memiliki fungsi utama yakni memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sehubungan dengan kinerja, kebijakan, dan program pemerintah serta menyerap dan menghimpun informasi dari masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah.

Tarkait dengan anggaran, ia mengungkapkan oprasional Bakohumas tidak hanya mengandalkan Biro Humas namun juga bisa memanfaatkan dinas-dinas yang memiliki kemiripan kegiatan. “Makanya supaya tidak stagnan kita membutuhkan kerjasama antar lembaga,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerbitkan keputusan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi No:01/Kep/Dj.SKDI/Kominfo/11/2005 yang memberikan pedoman dan tata kerja Bakohumas Pemerintah.

Isinya, memberikan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan, meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. Serta memelihara hubungan kerjasama yang baik dan efektif, serta harmonis dengan organisasi atau lembaga resmi serta dengan masyarakat.

Sejak republik ini berdiri, peran humas sudah dinilai penting oleh pemerintah. Keberadaan kehumasan pemerintah ada sejak tahun 1962 di kabinet kerja III yang dipimpin Ir Juanda. Saat itu perdana menteri Juanda menginstruksikan setiap lembaga pemerintah membentuk bagian, divisi atau biro humas. Tugasnya, antara lain memberikan informasi kepada masyarakat secara rinci. (luk)