Jatim Newsroom- Guna mengantisipasi penyimpangan dan penyelewengan terkait dana kewilayahan ke Kab/Kota se-Jatim yang dalam APBD 2016 dialokasikan sebesar Rp 2 triliun,  Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Jatim mengusulkan kepada gubernur agar  bantuan tersebut berupa program bukan uang, sehingga pengawasannya dapat dilakukan dengan mudah oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anwar Sadad di DPRD Jatim, Jumat (3/11) mengatakan, dalam pembahasan APBD 2016 disebutkan bantuan kewilayahan untuk kab/kota sebesar Rp 2 triliun dirupakan uang. Karenanya, hal ini berpeluang untuk disalahgunakan diantaranya untuk  membayar karyawan outsourching, daripada dipakai untuk program pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat. Untuk itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari gubernur untuk memberikan bantuan kewilayahan dalam bentuk program bukan uang  melalui SKPD-SKPD yang dimiliki Pemprov Jatim.

"Memang, bantuan dana kewilayahan untuk kab/kota  baru ada pada tahun 2016. Untuk menjaga penyalahgunaan atau penyimpangan, lebih baik dana tersebut dirupakan program daripada uang. Dengan begitu kedepannya jelas jika dana tersebut benar-benar untuk kesejahteraan rakyat tentunya dalam bentuk program pembangunan," tegas Sadad.

Sementara itu,  Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengatakan jika dana bantuan kewilayahan sudah bebaur jadi satu dengan nomenklatur dana bantuan keuangan daerah untuk kab/kota. Dimana, dalam bantuan keuangan tersebut ada yang bersifat umum dan khusus.

Untuk umum dialokasikan sebesar Rp 200 miliar dan diserahkan dalam bentuk program. Sementara sisanya sebesar Rp 1,8 miliar. Adapun untuk sifatnya khusus, semuanya berupa program kemasyarakatan dan memiliki keterikatan dengan Pemprov Jatim.

"Memang dana kewilayahan itu baru ada di APBD 2016. Karenanya hal itu dimasukan dalam nomenklatur dalam bantuan keuangan daerah yang diberikan kepada seluruh kab/kota di Jatim. Adapun totalnya sebesar Rp 2 triliun. Namun disini dibagi dua yaitu dalam bentuk umum dan khusus," ujarnya. (pca)