Jatim Newsroom - Ribuan buruh dari berbagai federasi gelar aksi penggalangan tandatangan untuk tolak Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 di depan Grahadi Surabaya, Kamis (26/11). Massa buruh yang sebagian besar berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini tiba di Grahadi dan langsung membentangkan kaih putih berukuran 120 centimeter dan panjang 200 meter.

Di kain tersebut, para buruh yang ikut unjuk rasa langsung melakukan proses tandatangan bergantian. "Kita akan minta Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ikut tandatangan," ujar Koordinator Aksi Buruh. Soekardji di sela-sela aksinya di halaman Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (26/11).

Dia menuturkan, kain berisi tandatangan penolakan terhadap PP 78 ini yang rencananya akan diserahkan ke Joko Widodo Presiden di Jakarta, sehingga dalam hal ini, tak hanya buruh, beberapa pengguna jalan Gubernur Suryo juga tampak berhenti untuk ikut membubuhkan tandatagan sebagai bagian untuk menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan tersebut.

Menurut Soekardji, PP 78 tahun 2015 harus ditolak karena bertentangan dengan UU No 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Apalagi, PP 78 juga belum memiliki aturan pelaksanaan berupa peraturan menteri tenaga kerjanya. "Jadi PP 78 ini memang cacat hukum sehingga harus segera dihapus," ujarnya.

Sementara itu, unjuk rasa kali ini dilakukan dengan cara membentangkan kain tepat di tengah Jalan Gubernur Suryo. Meski begitu, arus lalu lintas masih tetap dibuka dengan memanfaatkan separuh lajur jalan yang tak digunakan oleh buruh untuk berunjukrasa. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh ini, pihak kepolisian mengerahkan sejumlah personil untuk mengamankan arus lalu lintas dan aksi buruh ini. (ris)