Jatim Newsroom - Adanya pandemi Covid-19 dan perang dunia antara Ukraina-Rusia menjadikan Indonesia mengalami ketidakpastian secara ekonomi makro di tahun 2022. Sebagai pijakan dalam menyambut arah pembangunan di tahun 2023, Kabupaten Lamongan telah menyiapkan lima prioritas pembangunan dengan mengusung tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Yang Inklusif”. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan Abdul Ro'uf pada rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Kamis (14/7/2022).

Lima Prioritas pembangunan yang tertuang pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 tersebut diantaranya pertama, Pemantapan kualitas dan aksesbilitas pendidikandan kesehatan serta meningkatkan kualitas Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesehatan.

Kedua, Penguatan kualitas produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar.

Ketiga, Pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dankemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan.

Keempat, Pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ringroad Utara.

Kelima, Peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.

Untuk mendukung program prioritas tersebut, menurut Wabup Ro'uf,  diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better) dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.

"Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pemungutan perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak," tutur Wabup Ro'uf.

Lebih lanjut Wabup Ro'uf menjelaskan, optimalisasi Penerimaan Daerah non Pajak ditempuh dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Sedangkan, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas.

"Pengelolaan pembiayaan, di sisi lain, akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan pengelolaan utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman," ucap  Wabup Ro'uf.

Untuk mencapai prioritas pembangunan ini, tahun 2023 Pendapatan Daerah di proyeksikan 3,826 Trilyun, sedangkan untuk Belanja Daerah di alokasikan sebesar 3,717 Trilyun. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar 109,285 Milyar untuk menutup pengeluaran pembiayaan cicilan pokok hutang.

Dengan berbagai kebijakan pembangunan ini dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengusulkan indikator makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara lain : Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 %; Gini rasio menjadi 0,291 %; Prosentase penduduk miskin sebesar 13,17 %; Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,77 %; Indek Pembangunan Manusia naik menjadi 73,62 %; Indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 79 %; Indek kesalehan sosial yang merupakan komposit atas nilai toleransi, nilai stabilitas dan nilai solidaritas ditarget 63,63 %; serta Indek reformasi birokrasi yang merupakan ukuran untuk melihat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan ditarget pada tahun 2023 mencapai 69,00 % naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 66,30 %.

Pada kesempatan tersebut Wabup Ro'uf juga mengharapkan dukungan, masukan serta kerja sama seluruh anggota Dewan untuk pembahasan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.