Jatim Newsroom - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono memimpin rapat tentang Ekosistem Open Government (Open Gov Ecosystem) Jawa Timur, Rabu (18/1/2023) di kantornya.

Adhy menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang membangun platform dan ekosistem data untuk mewujudkan informasi terkini dan terpadu. Hal ini untuk menunjang jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan, layanan masyarakat, serta perumusan solusi permasalahan di masyarakat.

Open Gov Ecosystem ini dibangun oleh Pemprov Jatim sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jatim.

"Sederhananya kita ingin memiliki Big Data sehingga ketika melakukan analisis data, kita bisa menentukan sasaran dengan lebih tepat. Kita juga tidak ketinggalan, tidak perlu bertanya kemana-mana. Semua data ada dalam satu genggaman," ujar Adhy.

Ia menegaskan, hal ini akan menjadi aset digital Jawa Timur dengan memiliki decision support system atau sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

"Semua harus sistemik dan digital. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE kita juga akan simultan. Baru nanti kita pikirkan strategi komunikasinya," imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim), Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan terkait progres dan kendala yang dihadapi perangkat daerah.

"Insyaallah kita sudah on the track untuk mewujudkan aplikasi ini, tapi kita tetap membutuhkan masukan dan koreksi dari banyak pihak. Itu yang perlu kita diskusikan dalam rapat ini," kata Sherlita.

Sebagai informasi, ada delapan target arsitektur SPBE di tahun 2025. Antara lain, proses bisnis terkait perizinan dan akreditasi, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kesehatan, bantuan sosial, hukum dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, dan Satu Data Indonesia. (idc/n)