Jatim Newsroom- Presiden RI, Joko Widodo menggelar Rapat Kerja Pemerintah (RKP) bersama kepala daerah se Indonesia di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/10). Dalam RKP yang membahas sinergitas pemerintah pusat dengan daerah terkait kesiapan pemilukada, penyerapan anggaran, dana desa, dan persoalan pelaksanaan pembangunan tersebut, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo melontarkan tiga usulan strategis dan mendapat perhatian presiden.

            Usulan tersebut disampaikan Pakde Karwo pada sesi tanya jawab. Sebelum dibuka tanya jawab, Presiden Jokowi menyampaikan soal pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang harus berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

Presiden Jokowi meminta agar pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengambil kebijakan. “Tindakan administrasi yg dilakukan pemerintah bukan pidana tapi perdata karena menyangkut administrasi, sehingga kepala darerah tidak perlu ragu mengambil langkah, dyscrasy policy untuk kepentingan rakyat tidak bisa dipidanakan kecuali disengaja untuk dirinya atau golongannya,” tegas presiden melalui siaran pers Humas Setdaprov

Pada kesempatan tanya jawab dengan Presiden Jokowi, Pakde Karwo melontarkan tiga usulan strategis. Pakde mengusulkan agar setiap kebijakan yang dipaparkan oleh para Menko, Wapres dan Presiden dalam rapat kerja dapat segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden. “Keppres soal keputusan rapat ini penting, agar segera dapat diimplementasikan dan bisa kita laksanakan di daerah. Pembahasan hari ini perlu segera kita laksanakan sebagai wujud nyata rapat kerja,” ujarnya.

Ditambahkan Pakde Karwo, bahwa lebih mendidik dan bermanfaat jika ada kesalahan administrasi dikenakan sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karena administrasi bukan tindak pidana. “Bila perlu ganti ruginya seratus atau dua ratus persen, karena kesalahan administrasi bisa jadi karena kelalaian,” tambahnya.

Pakde Karwo juga mengusulkan agar negara dalam hal ini pemerintah memberikan suku bunga murah kepada rakyat melalui APBN atau APBD. “Usul kita sudah diapresiasi oleh Menteri Keuangan akan diluncurkan loan agreement, APBD kita tidak melalui grand tetapi dimasukkan perbankan dengan suku bunga murah. Sebelumnya penyertaan modal, saya katakan jangan kalau penyertaan modal. Karena tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegas Pakde Karwo.

Terkait perijinan yang masih dirasakan sebagai penghambat, Pakde Karwo mengusulkan kepada BKPM dan menteri sektoral agar memberikan kewenangan kepada daerah. Untuk mempercepat perijinan investasi, pemerintah pusat cukup memberikan norma standar prosedurnya dan daerah yang melaksanakan. Misalnya, kebutuhan lahan untuk industri, kepala daerah yang paling tahu karena pemilik wilayah. Maka, cukup kepala daerah baik bupati atau walikota yang memberikan rekomendasi dan BPN yang melegitimasi.

Lontaran tiga usulan strategis yang disampaikan Pakde Karwo mendapat perhatian khusus dari presiden dalam sesi tanya jawab. Seperti diketahui, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Sementara sesi kedua diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Rapat Kerja diawali dengan paparan Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait paket kebijakan ekonomi nasional. Dilanjutkan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang membahas tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pada kesempatan itu, Wapres RI Jusuf Kalla menyampaikan pokok pikirannya terkait penjelasan kesiapan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, karena Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai pasar besar, maka harus menciptakan industri yang kuat. (put)