Rakor PKK, Gubernur Tegaskan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

  • 1024 view

 Jatim Newsroom- Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo kembali menyampaikan arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Jawa Timur. Kesempatan tersebut ia lakukan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerarak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur dan TP PKK Kabupaten/kota se- Jawa Timur tahun 2016 di Hotel Utami Sidoarjo, Rabu (27/7).   Dikatakannya, beberapa arah kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim meliputi, mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki, peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita. Hal lain yang dilakukan yakni mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan.   Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren.   Pemprov juga melakukan perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Hj Nina Soekarwo mengatakan, menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional Ke IX tahun 2016 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2016. Beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti dari hasil rumusan rapat kerja nasional tersebut, yakni pertama, sebagaimana tema dalam rapat koordinasi ini bahwa ”Melalui Rakor TP PKK Tahun 2016 Kita Sukseskan Prioritas Program Kerja PKK Dengan Paradigma Baru Untuk Mewujudkan Keluarga Indonesia Yang Sejahtera”. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa paradigma baru TP PKK harus dapat diartikan sebagai sikap dan cara pandang baru, mau dan mampu menerima pembaharuan terutama terhadap para unsur pimpinan TP PKK tanpa meninggalkan prinsip dasar gerakan PKK.                                                                                                                                                       Kedua, pola kepemimpinan TP PKK harus lebih dititik beratkan kepada kepemimpinan yang visioner  yakni kepemimpinan yang memiliki visi yang tercermin dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin yang mampu menciptakan iklim kerja dalam satu kesatuan tim, menghargai peran setiap individu, merencanakan kegiatan secara bertahap dan sistematis, terbuka, dan senantiasa membangun kemitraan.   Ketiga, dalam struktur kelembagaan TP PKK pusat ditetapkan adanya bidang-bidang yaitu: bidang  pembinaan karakter keluarga, bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, bidang peningkatan ketahanan keluarga, bidang kesehatan keluarga dan lingkungan.   Masing-masing bidang tersebut mempunyai program unggulan antara lain : pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemanfaatan lahan melalui program hatinya pkk dan hidup bersih sehat didalam keluarga dan lingkungan dengan PHBS dan perilaku cerdik. Keempat, Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerja tp pkk kepada pemerintah daerah melalui skpd yang membidangi urusan pembinaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dan skpd terkait agar rencana kerja TP PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.   Dikatakannya, komitmen program PKK juga merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGS) terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target. Sehingga dalam menyusun rencana kerja kedepan harus memperhatikan tujuan SDGS yang relevan dengan peran PKK, diantaranya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua pada segala usia, menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, menjamin ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua, mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, serta membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.   Menurutnya, kekuatan besar yang dimiliki TP-PKK yakni semangat pengabdian dan kesukarelawanan yang InsyaAllah itu semua akan menjadi ‘jalan lurus menuju sorga’. Disamping itu pula, gerakan PKK juga memiliki jaringan komunikasinya yang terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai dasa wisma sehingga permasalahan-permasalahan yang ada akan segera dapat diselesaikan. Nina menyadari, bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga di daerah bukanlah perkara mudah, tanpa kerja keras dan dedikasi yang tinggi kiranya akan sulit mewujudkan cita-cita, visi dan misi mulia itu.   Menyadari hal itu, maka diperlukan inovasi program yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya peningkatan kualitas kesejahteraan keluaraga di Provinsi Jawa Timur. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam rangka mensinkronkan program kegiatan, sehingga program kerja yang disusun dapat langsung menyentuh kepada masyarakat. (jal)



Berita Terkait
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove

03 November 2023
#Khofifah Indar Parawansa,Gubernur Jawa Timur,Festival Mangrove Jatim

Selengkapnya